TARAKAN – Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.602,95 per dolar AS, Minggu (17/5/2026) dinilai tidak bisa diatasi hanya lewat intervensi jangka pendek Bank Indonesia. Pemerintah diminta mulai serius membenahi struktur ekonomi nasional, terutama dengan mengurangi ketergantungan impor berbagai kebutuhan strategis.
Praktisi sekaligus akademisi ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan, Dr Margiyono S.E., M.Si menilai penguatan rupiah harus dilakukan lewat kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.
Menurutnya, stabilitas rupiah tidak hanya dipengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia, tetapi juga kondisi fiskal serta persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. “Bank Indonesia harus menjalankan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Naik turunnya rupiah bukan hanya soal pasar keuangan, tapi juga dipengaruhi kebijakan fiskal dan persepsi terhadap ekonomi nasional,” kata Margiyono, Minggu (16/5/2026).
Dia mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia perlu mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi kepercayaan pasar. Jika muncul persepsi negatif dari investor global, maka harus direspons dengan kebijakan yang lebih konsisten dan kredibel.
Margiyono menilai langkah intervensi pasar yang selama ini dilakukan BI belum cukup kuat menahan tekanan terhadap rupiah apabila tidak dibarengi pembenahan fundamental ekonomi. “Bank Indonesia sudah melakukan operasi pasar hampir 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp170 triliun. Tapi rupiah masih bergerak di kisaran Rp17 ribu per dolar AS,” ujarnya.
Menurut dia, tekanan terhadap rupiah terjadi karena tingginya kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor. Mulai dari impor BBM, mesin industri, elektronik, baja, hingga produk plastik masih mendominasi kebutuhan dalam negeri. “Yang paling mendasar itu karena impor kita masih tinggi, terutama BBM, mesin produksi, elektronik, baja, dan plastik. Karena itu perlu kebijakan substitusi impor yang konsisten,” katanya.
Margiyono menjelaskan, kebijakan jangka pendek seperti penguatan instrumen moneter, pembelian Surat Berharga Negara (SBN), hingga intervensi Non Deliverable Forward (NDF) tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memperkuat industri dalam negeri. Dia mencontohkan sektor energi menjadi salah satu yang paling mendesak dibenahi. Penguatan kapasitas kilang minyak domestik hingga percepatan penggunaan kendaraan listrik dinilai bisa mengurangi ketergantungan impor BBM.
“Kalau impor BBM bisa ditekan lewat penguatan kilang dan transformasi kendaraan listrik, kebutuhan dolar juga akan berkurang,” jelasnya. Selain sektor energi, dia juga mendorong pengembangan industri nasional yang mampu memproduksi mesin, elektronik, besi baja, hingga produk plastik di dalam negeri. Menurutnya, langkah itu perlu didukung stimulus fiskal dan moneter seperti subsidi bunga, bantuan likuiditas perbankan, hingga insentif pajak.
“Kalau impor berkurang, kebutuhan dolar ikut turun. Sebaliknya kalau ekspor meningkat, maka rupiah akan lebih kuat,” katanya. Meski demikian, Margiyono menilai kondisi pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis moneter 1998. Sebab, kenaikan kurs dolar terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir dan bukan lonjakan drastis dalam waktu singkat. “Karena itu pemerintah dan Bank Indonesia jangan hanya fokus pada solusi jangka pendek, tapi juga serius membangun strategi jangka panjang lewat pengurangan impor dan penguatan industri nasional,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Prasetia
