TANJUNG SELOR – Di tengah tantangan perlindungan hutan dan meningkatnya risiko bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia, praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memperlihatkan arah yang berbeda.
Sejumlah daerah di kawasan ini menunjukkan bahwa, pembangunan ekonomi dan pelestarian alam dapat dijalankan secara beriringan, melalui penguatan tata kelola desa dan pelibatan aktif masyarakat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Ekspos Program SIGAP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bertema “Simpul Hijau Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang berlangsung di Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi ruang berbagi capaian, tantangan, dan pembelajaran dari praktik pembangunan hijau berbasis desa yang dijalankan di empat kabupaten, yakni Bulungan, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Beragam praktik tersebut bertumpu pada pendekatan pemberdayaan desa yang dikenal dengan nama SIGAP.
SIGAP atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang dikembangkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak tahun 2010. Pendekatan ini dijalankan bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan seperti Yayasan IRE Flamma Yogyakarta, Yayasan Sanggar Inovasi Desa Yogyakarta, Yayasan NASTARI Bogor, Yayasan PIONIR Bulungan, Yayasan BIKAL Bontang, dan Gerbangmas Mahakam Ulu.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa praktik pembangunan berbasis desa di Kaltim dan Kaltara memperlihatkan arah perhutanan sosial yang ideal.
“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat,” bebernya.
Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Di Kabupaten Bulungan, internalisasi pembangunan hijau didorong hingga ke dokumen perencanaan daerah dan desa, termasuk RPJMD dan RPJM Desa Hijau. Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan bahwa pendampingan desa berbasis SIGAP membantu pemerintah daerah menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
“Bagi kami di Bulungan, menjaga hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dua agenda yang harus berjalan bersama,” terang Syarwani.
Kata Syarwani, pendekatan SIGAP membantu desa menyusun perencanaan yang lebih kuat, sekaligus mendukung kebijakan daerah seperti pembangunan hijau dan perhutanan sosial. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
