TARAKAN – Kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara). Dampak paling cepat terasa diprediksi terjadi pada sektor distribusi barang yang bergantung pada transportasi.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Pertamax Turbo, serta LPG ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram, dinilai berpotensi mendorong lonjakan biaya logistik. Kondisi ini dapat berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya ongkos distribusi.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara sekaligus Anggota Forum Komunikasi Akademisi Penulis Populer Kebijakan BI, Dr. Ana Sriekaningsih, mengatakan tekanan tersebut tidak bisa dihindari, terutama bagi kendaraan niaga menengah yang menggunakan BBM nonsubsidi.
“Biaya logistik pasti terdampak, karena distribusi barang sangat bergantung pada bahan bakar. Kalau ongkos naik, harga barang juga berpotensi ikut naik,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Ia menjelaskan, secara global kenaikan ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang terdorong ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Meski BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar masih stabil, kenaikan BBM nonsubsidi tetap memberi tekanan pada biaya operasional transportasi.
Selain itu, ia melihat adanya potensi perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Pengguna BBM nonsubsidi kemungkinan akan beralih ke BBM subsidi. Jika tidak diawasi, hal ini dapat membebani anggaran subsidi pemerintah dan mengurangi jatah bagi masyarakat yang berhak.
Tak hanya itu, daya beli masyarakat kelas menengah juga diprediksi ikut tertekan. Pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier seperti rekreasi hingga gaya hidup berpotensi ditahan, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan konsumsi.
Kondisi di Kaltara disebut lebih rentan dibanding daerah lain. Karakteristik wilayah yang bergantung pada jalur transportasi laut dan sungai membuat biaya distribusi menjadi lebih mahal ketika harga energi naik.
Kenaikan harga bahan bakar diesel, misalnya, akan berdampak langsung pada distribusi logistik ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Akibatnya, harga komoditas di daerah tersebut berpotensi meningkat lebih tinggi dibanding wilayah dengan akses darat yang lebih mudah.
Ia juga menyoroti peran Tarakan sebagai pintu distribusi utama di Kaltara. Barang yang masuk melalui Tarakan maupun Tanjung Selor kemudian didistribusikan kembali ke berbagai kabupaten, sehingga biaya transportasi menjadi berlapis.
Selain tekanan harga, potensi kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram juga menjadi perhatian. Peralihan konsumsi dari LPG nonsubsidi ke LPG subsidi bisa memicu ketidaktepatan sasaran jika pengawasan tidak diperketat.
Menurutnya, dampak domino dari kenaikan energi nonsubsidi sulit dihindari. Karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif, mulai dari menjaga stabilitas konsumsi, memastikan distribusi subsidi tepat sasaran, hingga mengintervensi biaya logistik.
“Masalah utama di Kaltara bukan hanya harga, tapi juga infrastruktur. Kalau biaya logistik tidak ditekan, inflasi di daerah pelosok bisa lebih tinggi dari nasional,” pungkasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
