BERAU – Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam memperkuat sistem penanganan keadaan darurat melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) mendapat dukungan dari legislatif.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kondisi darurat.
Dikatakannya, dengan berdiri sebagai dinas tersendiri, Disdamkarmat akan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Hal ini menurutnya penting, apalagi kompleksitas penanganan kebakaran dan penyelamatan yang membutuhkan fokus serta kesiapan maksimal.
“Pemisahan ini langkah strategis. Dengan struktur yang lebih mandiri, kami harap pelayanan bisa lebih cepat, profesional, dan terarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini beban kerja BPBD cukup luas, mencakup berbagai jenis bencana. Dengan adanya pemisahan, masing-masing instansi dapat lebih fokus pada bidangnya.
“Jadi penanganan kejadian darurat bisa lebih optimal,” ucapnya.
Selain itu, Dedy juga berharap pemisahan tersebut diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan sumber daya manusia di lingkungan Disdamkarmat.
“Tidak cukup hanya pemisahan kelembagaan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (adv)
