BERAU – Ketiadaan alokasi anggaran penanganan abrasi di Pulau Derawan pada 2026 mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan belum solidnya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi pulau wisata andalan sekaligus ruang hidup masyarakat setempat.
Dikatakan Sa’ga, persoalan abrasi bukan isu baru. Keluhan warga sudah berlangsung lama dan sempat masuk dalam daftar prioritas pembangunan. “Hingga saat ini belum ada terealisasi. Programnya saja kita tidak lihat,” katanya.
Ia pun mempertanyakan mengapa anggaran sebelumnya sudah disebut-sebut tersedia, sementara pelaksanaan justru tertunda tanpa kejelasan. “Masalah abrasi ini sudah lama disuarakan. Kalau kajian belum siap, kenapa sebelumnya dijanjikan ada anggaran? Masyarakat butuh kepastian,” tegasnya.
Sa’ga mengaku telah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Bupati Berau sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada warga Derawan.
Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau agar program mendesak tidak terus tertunda. “Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal masalah ini sampai ada kepastian langkah konkret,” pungkasnya. (adv)
