BERAU – Pengerjaan proyek infrastruktur yang terkesan dikebut atau dilakukan percepatan pembangunan menjadi sorotan Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette. Dia menuturkan, percepatan pembangunan harus dibarengi dengan kualitas yang maksimal. Pasalnya, proyek infrastruktur berisiko besar.
“Percepatan tidak boleh mengubah esensi pembangunan. Kita boleh cepat, tapi tetap harus presisi. Jangan sampai administrasi beres, tapi kualitas fisik kalah,” tegasnya.
Menurut Vitalis, adanya batas waktu kontrak sering membuat kontraktor tergoda menyelesaikan pekerjaan terburu-buru. Hal itu memicu penyimpangan kualitas yang berujung pada penggunaan material tak sesuai standar.
“Ini paling rawan. Banyak yang ingin cepat selesai, tapi lupa bahwa jalan, jembatan dan drainase ini dipakai masyarakat setiap hari,” ujarnya.
Vitalis mendorong DPUPR memperkuat pengawasan lapangan dan tidak ragu menjatuhkan sanksi bagi rekanan yang tidak patuh terhadap kualitas.
“Kalau baru beberapa bulan sudah rusak, masyarakat yang rugi. Percepatan tidak boleh menjadi alasan menurunkan standar,” imbuhnya.
Vitalis menyoroti setiap proyek yang dibangun menggunakan uang masyarakat harus memberikan manfaat jangka panjang. Karena itu, kualitas adalah kunci.
“Dengan pengawasan yang kuat dan komitmen pada standar teknis, kita bisa pastikan infrastruktur yang dibangun menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
