TANJUNG SELOR – DPD KNPI Bulungan bersama sejumlah organisasi mahasiswa menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Suara Rakyat Menilai Pahlawan Bangsa” di Kedai Kemangi, Jalan Salak, Tanjung Selor, belum lama ini.
Diskusi ini menggandeng GMNI, LMND, dan GMKI serta menghadirkan empat narasumber, diantaranya ada Joko Supriyadi dari Yayasan Sejarah Budaya Kaltara, Ketua DPC PDIP Bulungan Markus Juk, Dosen Universitas Kaltara Jimmy Nasroen, dan Kasubid Sosbud Ditintelkam Polda Kaltara AKP Bahyudin. Acara ini dipandu Ketua GMKI Bulungan, Petra Sihite.
Isi pembahasan mencakup penolakan terhadap Gelar Pahlawan untuk Soeharto Menguat
Dalam pemaparannya, Joko Supriyadi membuka diskusi dengan menyoroti proses penetapan pahlawan nasional dari masa ke masa. Ia menilai sebagian besar figur pahlawan telah tepat, namun mengkritik soal pemberian gelar kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
Menurutnya, rekam jejak pelanggaran HAM pada masa Orde Baru tidak dapat diabaikan. “Secara pribadi, saya menolak Soeharto dijadikan pahlawan. Banyak tokoh dari daerah, termasuk Kaltara, yang jauh lebih layak diangkat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan dominasi tokoh asal Jawa dalam daftar pahlawan nasional. “Kenapa harus dari Jawa lagi? Daerah lain punya sejarah perjuangannya sendiri,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan pemateri lainnya. Markus Juk menyebut penolakan publik terhadap gelar tersebut tak lepas dari jejak otoritarianisme Orde Baru.
“Rezim dulu tidak memberi ruang kritik. Ada operasi Petrus, penembakan misterius. Bagaimana figur seperti ini layak diberi gelar pahlawan,” katanya.
Diskusi pun berlangsung dinamis karena adanya peserta yang mencoba melihat dari dua sisi namun mayoritas tetap menyatakan kontra. Oleh karena itu pemuda Bulungan mendorong perlunya pahlawan lokal dijadikan sebagai pahlawan nasional atas tetes keringat darah dan air mata dalam merajut kemerdekaan Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Bulungan, Anugrah Rimbana Putra Pratama, menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar ajang perdebatan, melainkan upaya membuka pemahaman generasi muda soal makna pahlawan.
“Kami ingin sejarah lokal mendapat tempat. Bulungan punya tokoh yang layak diperjuangkan sebagai pahlawan nasional,” katanya.
KNPI Bulungan berencana memasukkan agenda usulan tokoh lokal ke dalam program kerja resmi organisasi. Jika gelar pahlawan bagi Soeharto tetap diberikan, para peserta menilai hal itu berpotensi mencederai perjuangan reformasi dan aktivis 1998.
“Belum ada rencana aksi, tapi kami berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi ini,” ujar Rimba.
Senada diungkapkan oleh Koordinator acara, Andreas GK, menambahkan bahwa FGD ini lahir dari semangat organisasi kepemudaan yang ingin meluruskan sejarah dan memperjuangkan tokoh daerah.
“Sejarah Soeharto dipenuhi kontroversi. Kami ingin fokus pada upaya mengusulkan nama tokoh Bulungan dan Kaltara agar masuk dalam daftar pahlawan nasional,” jelasnya.
KNPI Bulungan akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menindaklanjuti poin-poin hasil FGD tersebut. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
