SAMARINDA – Puluhan organisasi masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) menggelar aksi damai menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Aksi tersebut berlangsung di Teras Samarinda, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltin, pada Senin (10/11/2025).
Ketua FRAKSI Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus seruan moral dari masyarakat pedalaman hingga perkotaan terhadap kebijakan pusat yang memangkas tajam jatah dana transfer untuk Kaltim.
“Aksi hari ini merupakan lanjutan dari gerakan yang kita lakukan pada tanggal 16 Oktober 2025 yang lalu. Sampai saat ini kita belum mendapatkan tanggapan yang positif atau belum ada informasi bahwa gerakan kita kemarin direspon dengan baik,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat Ketua LPADKT ini mengatakan bahwa masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam seperti Kutai Kartanegara, Berau, hingga Mahakam Ulu selama ini ikut menopang ekonomi nasional.
Namun, kebijakan pemangkasan DBH justru membuat daerah semakin sulit berkembang, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan.
“Bahkan di tahun 2024, itu PDRB Kaltim itu menyumbang kepada negara Rp858 triliun. Jadi inilah sebenarnya dasar kita, mengapa kita protes, mengapa kita harus bersuara,” ungkapnya
Dalam orasinya, Vendy juga menegaskan bahwa gerakan ini murni aspirasi rakyat, bukan upaya politis. Ia menolak anggapan bahwa demonstrasi tersebut bertujuan mengganggu keamanan.
“Kami datang dengan damai. Kami justru ingin membantu pemerintah, menjaga keamanan, dan memastikan masyarakat hidup sejahtera. Ini bukan perjuangan melawan hukum, tapi perjuangan untuk kebenaran dan keadilan,” ucapnya.
“Bagaimana mau membangun perbatasan kalau dananya dikurangi? Kami minta pemerintah pusat berpikir adil. Kaltim ini bukan daerah yang meminta-minta, tapi daerah yang sudah memberi banyak untuk Indonesia,” tambahnya.
Aksi yang diinisiasi FRAKSI Kaltim ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, Laskar Merah Putih (LMP), DAKUBA, FKPPI, GEPAK Kuning, DAD, GERDAYAK, mahasiswa, kepala adat dari Pampang, Bentian, Isen Mulang, hingga perwakilan asosiasi pendeta.
Vendy menambahkan, masyarakat pedalaman menitipkan pesan agar para wakil rakyat di DPRD Kaltim tidak diam terhadap situasi ini. Ia meminta para legislator menyuarakan keresahan publik di forum resmi dan memperjuangkan hak-hak fiskal daerah di tingkat nasional.
“Jangan simpan suara rakyat. Bicaralah di tengah masyarakat, perjuangkan keadilan fiskal untuk daerah kita. Kalau tidak, penderitaan masyarakat pedalaman akan terus diwariskan ke anak cucu,” tegasnya.
Sementara itu, aksi berlangsung damai di bawah pengawasan aparat kepolisian, massa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Kaltim Bukan Daerah Perahan, Kami Juga Berhak Sejahtera.
Seperti diketahui, berdasarkan dokumen resmi Kementerian Keuangan, Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Timur pada 2026 turun drastis menjadi hanya Rp2,4 triliun dari sebelumnya Rp8,7 triliun pada 2025. Artinya, Kaltim kehilangan lebih dari Rp6 triliun atau setara 77 persen dari jatah sebelumnya.
Pemangkasan ini membuat Pemerintah Provinsi Kaltim terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran dalam struktur APBD 2026 yang diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp13 triliun, turun signifikan dari Rp20 triliun tahun ini.
“Sebagai warga masyarakat Kaltim, mungkin kita dianggap sudah sejahtera, mungkin kita ini dianggap sudah mapan. Tetapi dari real kenyataan di lapangan, seperti yang disampaikan oleh teman-teman pimpinan masih banyak infrastuktur yang harus dibenahi” tutup Vendy Meru.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Andhika
