TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan penyesuaian anggaran sebagai langkah strategis menjaga stabilitas keuangan daerah. Meski menghadapi penundaan pencairan sebagian dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab memastikan program-program prioritas tetap berjalan tanpa gangguan.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran ini merupakan langkah realistis untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. Menurutnya, sebagian dana transfer dari pusat yang belum terealisasi bukan berarti hilang, melainkan mengalami pergeseran waktu pencairan.
“Dana yang tertunda akan tetap diterima, hanya waktunya mundur dari jadwal semula. Karena itu, kita lakukan penyesuaian agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan efektif,” jelas Aulia.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mengutamakan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sementara itu, beberapa kegiatan fisik yang belum berjalan atau belum memiliki kontrak kerja akan dijadwalkan ulang.
“Yang paling penting, masyarakat tidak dirugikan. Pelayanan dasar tidak boleh berhenti, karena itu menyangkut kebutuhan langsung warga,” tegasnya.
Langkah penyesuaian ini, lanjut Aulia, juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak pada pembangunan jangka menengah. Ia memastikan koordinasi terus dijaga antara Pemkab Kukar, DPRD, dan pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan proyek strategis daerah.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Pemkab Kukar optimistis dapat menuntaskan tahun anggaran 2025 dengan kondisi keuangan yang terkendali. Dengan prioritas pada sektor pelayanan publik dan efisiensi belanja, pemerintah daerah berkomitmen menjaga ritme pembangunan tetap berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Kukar. (Adv)
