BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan kekhawatirannya terkait wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, jika kebijakan itu benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat besar terhadap keberlangsungan pembangunan daerah.
“Komponen APBD kita salah satunya adalah DBH. Kalau ini makin berkurang, pembangunan kita makin terpuruk. DAU dan DAK juga sudah hilang, jangan sampai ditambah lagi dengan pemotongan lainnya,” ungkap Gamalis.
Ia menegaskan, DBH merupakan salah satu penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau. Jika alokasi terus berkurang, program pembangunan di berbagai sektor bisa terhambat, bahkan berpotensi mandek.
“Kekhawatiran kami juga, bila nantinya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Kaltim ikut dipotong. Kalau itu terjadi, makin berat bagi Berau,” ujarnya.
Gamalis mengaku pernah menyampaikan keresahan ini secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur saat berkunjung ke Kabupaten Berau baru-baru ini.
“Saya bilang, jangan-jangan nanti Bankeu juga ikut dipotong. Kalau itu terjadi, kondisi Berau semakin berat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gamalis menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Berau, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia berharap, kebijakan strategis yang berkaitan dengan alokasi dana maupun pembangunan infrastruktur tidak diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat di daerah.
“Kami siap jika dipanggil Komisi III DPRD Kaltim untuk memberikan data. Yang terpenting, jangan sampai masyarakat dirugikan akibat kebijakan ini,” pungkasnya. (adv/ril/and)
