BERAU – Warga Kabupaten Berau kembali dihadapkan pada kelangkaan elpiji 3 kilogram atau yang akrab disebut gas melon. Di beberapa wilayah, warga harus mengantri berjam-jam di agen atau pangkalan untuk mendapatkan tabung berwarna hijau tersebut.
Kondisi ini semakin memicu keluhan ketika sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terlihat ikut mengantri dan membeli gas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyayangkan perilaku tersebut. Menurutnya, ASN seharusnya memahami bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang sudah jelas peruntukannya.
“Seharusnya tahu diri ya, sudah ASN dan gaji lumayan tapi masih pakai gas 3 kg,” tegasnya, Jumat (8/8/2025).
Berdasarkan aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), LPG 3 kg hanya boleh digunakan oleh rumah tangga miskin, nelayan kecil, petani kecil, serta pelaku UMKM berskala mikro.
Pemerintah bahkan telah menyediakan pilihan lain bagi masyarakat mampu, yakni tabung gas berkapasitas lebih besar dengan warna pink dan harga non-subsidi.
“Khusus yang mampu ada gasnya sendiri, yang warna pink dengan kapasitas lebih besar, bukan yang hijau,” kata Sri.
Ia menambahkan, ASN harus menjadi teladan di tengah masyarakat, bukan justru ikut berebut hak warga yang lebih membutuhkan.
“Jangan sampai demi menghemat sedikit, kita malah merugikan orang lain yang hidupnya sudah serba pas-pasan,” ujarnya.
Fenomena kelangkaan gas melon bukan kali ini saja terjadi di Berau. Dalam beberapa bulan terakhir, warga kerap mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG subsidi, terutama di kawasan perkampungan dan daerah pesisir. Di beberapa tempat, harga eceran juga melambung hingga di atas harga eceran tertinggi (HET) resmi.
Sejumlah pangkalan mengaku pasokan dari agen berkurang, sementara permintaan tetap tinggi. Kondisi ini semakin diperparah jika ada pihak yang tidak berhak ikut mengakses LPG subsidi, seperti ASN atau masyarakat mampu.
Sri Juniarsih menegaskan, Pemkab Berau akan berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran gas melon tepat sasaran.
“Kita akan evaluasi distribusinya. Kalau perlu ada pengawasan langsung di lapangan supaya tidak ada lagi pihak yang mengambil jatah masyarakat kurang mampu,” pungkasnya. (adv/ril/and)
