JAKARTA – Komitmen membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas kembali ditegaskan Bupati Bulungan, Syarwani.
Penegasan itu disampaikan langsung saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, beberapa waktu lalu.
Dalam forum yang mempertemukan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kaltara tersebut, Syarwani menekankan pentingnya kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif di daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada KPK yang terus memberikan arahan melalui fungsi supervisi dan penjagaan. Ini sangat penting agar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah bisa berjalan optimal,” ujar Syarwani.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, yang menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan.
Menanggapi hal itu, Syarwani menyampaikan bahwa pendampingan KPK terhadap pemerintah daerah merupakan bentuk nyata kemitraan strategis dalam menjaga agar jalannya pemerintahan tetap berada di koridor hukum.
Pemda Bulungan bersama DPRD berkomitmen membangun sinergi dan kolaborasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan, agar seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan terbebas dari praktik yang merugikan negara. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
