TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan, dalam dua tahun mendatang seluruh pelosok wilayah Kaltara dapat terjangkau layanan penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, usai menggelar pertemuan hangat dengan pihak PLN di Kantor Gubernur.
Kepada wartawan, ia menyampaikan bahwa roadmap yang disusun menargetkan seluruh wilayah Kaltara dapat teraliri listrik, paling lambat pada tahun 2026 hingga 2027.
“Rencananya, dan mudah-mudahan ke depan, seluruh desa yang ada di Kalimantan Utara dapat teraliri jaringan PLN. Di samping itu, desa-desa yang belum mendapat aliran listrik juga akan dibantu melalui pengadaan listrik tenaga surya,” ujar Gubernur Zainal kepada awak media, Selasa (1/7/2025).
Tidak hanya itu, melalui APBD, Pemprov Kaltara juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengadaan solar cell. “Ada anggaran dari APBD, tapi nilainya saya tidak tahu persis,” kata Gubernur.
Terkait infrastruktur jalan di daerah pelosok yang menyulitkan PLN menjangkau wilayah pedalaman, gubernur menyebutkan bahwa hal tersebut akan diintervensi oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Nanti kita lihat di mana jaringan PLN akan dibangun. Kalau menggunakan akses jalan negara, pasti kita koordinasikan dengan Balai Jalan dan Kementerian PUPR,” jelasnya.
“Namun, jika berada di jalan kabupaten atau kota, kita akan minta bantuan dari bupati dan wali kota, sementara untuk jalan provinsi, tentu provinsi akan turun tangan membackup. Kita harus turun tangan membantu PLN,” tambahnya.
Selama ini, lanjutnya, pemasangan jaringan listrik di Kaltara relatif tidak menimbulkan kontroversi. Kalaupun ada kendala, PLN dan pemerintah bergerak cepat menanganinya.
“Seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Berau, di Kilometer 57 kalau tidak salah, sempat ada masalah dengan masyarakat. Tapi sudah diselesaikan dengan turunnya Wakil Bupati Bulungan, Kilat,” tegasnya.
“Demikian juga nanti di tempat lain. Kalau terjadi masalah dengan masyarakat, pemerintah pasti tidak tinggal diam. Kami selalu berupaya mencari solusi agar tidak ada kendala dalam pembangunan jaringan listrik PLN,” ujarnya.
Menurut gubernur, saat ini masih ada sekitar 20 persen wilayah di Kaltara yang belum dijangkau layanan PLN.
“Iya, tinggal 20 persen yang belum teraliri listrik. Mudah-mudahan pada 2026–2027 bisa tuntas. Kita juga berharap dukungan dari PLTA Mentarang yang ada di Malinau,” tandasnya. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
