TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan mengelar rapat paripurna ke 2 masa sidang II tahun 2025, tentang pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan bupati atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulugan tahun 2024, Senin (30/6/2025).
Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umumnya, termasuk dari fraksi Hanura yang mendorong sejumlah poin penting untuk dijadikan perhatian oleh pemerintah daerah.
Salah satunya disampaikan oleh Fraksi Hanura yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Hanura, Yohanes. Disampaikan, Fraksi Hanura mengapresiasi kembali yang setinggi-tingginya terhadap Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 (Enam) kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi yang kita peroleh dalam pengelolaan keuangan dengan mendapatkan Opini WTP hendaknya terus semakin memacu semangat kita untuk bekerja lebih keras,” ujarnya.
Upaya pemerintah daerah dalam membenahi pengelolaan keuangan, tidak hanya sebatas mendapatkan opini WTP belaka, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, agar dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik.
“Terkait pengelolaan keuangan secara komprehensip dan berkesinambungan. Semoga tahun ini dan seterusnya Kabupaten Bulungan masih dapat mempertahankannya,” pesan Yohannes.
Terhadap seluruh penyampaian tersebut di atas, beragam pertanyaan kritis dan apresiasi yang telah disampaikan anggota dewan kepada pemerintah daerah melalui fraksi, maka melalui kesempatan ini sebelum melangkah pada sidang selanjutnya, Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Bulungan memberikan beberapa apresiasi, pendapat dan harapan kepada Pemkab Bulungan sebagai berikut.
Pertama, Fraksi Hanura sangat berharap dengan enam kali mendapatkan predikat opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Daerah, perlu untuk terus berbenah diri dalam memberikan pelayanan baik secara administrasi maupun pelayanan pengguna barang.
Kedua, Fraksi Hanura berharap ke depannya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah secara lebih optimal. Hal ini penting untuk mendukung upaya percepatan pembangunan, serta penguatan pelayanan publik pada sektor setrategis seperti, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Ketiga, Fraksi Hanura menyarankan kepada pemerintah daerah, mungkin ada beberapa OPD yang serapan anggarannya kurang maksimal, sehingga menimbulkan SILPA, maka pihaknya berharap untuk lebih dioptimalkan kegiatannya. Sehingga serapan Anggaran lebih maksimal dan program-program dapat terlaksana dengan tepat waktu.
Keempat, Fraksi Hanura menghimbau kepada pemerintah daerah dalam hal ini seperti PDAM Kabupaten Bulungan, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat seperti kondisi air yang tidak layak, keruh dan kadang tidak mengalir. Namun baru-baru ini Pemerintah Daerah melalui PDAM menetapkan kenaikan tarif air minum, maka PDAM harus meningkatkan lagi kualitas air bersih dan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan juga PDAM yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti di kecamatan sekatak ada banyak desa di sekitar PDAM tersebut tidak dialiri PDAM, agar ini juga menjadi perhatian pemerintah dan pihak PDAM untuk dapat di maksimalkan pelayanannya.
Kelima, Fraksi Hanura mendesak kepada pemerintah daerah atas keluhan masyarakat yang berada di ujung timur Kabupaten Bulungan, dengan kondisi jalan yang selama ini dilalui tidak kunjung diperbaiki semakin hari semakin rusak, sehingga membutuhkan waktu yang lama menuju tempat tersebut, yang mengakibatkan sakit jantung, asam lambung dan keram kaki.
“Kami memohon agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus untuk memperbaiki jalan tersebut,” tegasnya. (Adv)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
