TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat terus menggencarkan upaya dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional, dengan membentuk Brigade Pangan di seluruh provinsi, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara).
Program ini menjadi salah satu strategi nasional dalam memperkuat sektor pertanian secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Di Kaltara, pembentukan brigade pangan sudah terlaksana dan telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota.
Brigade pangan bukanlah lembaga yang bekerja berdasarkan sistem penggajian, melainkan beranggotakan individu-individu yang memiliki keahlian dan semangat tinggi di bidang pertanian. Mereka digerakkan untuk mengelola lahan secara mandiri, menggunakan teknologi pertanian modern, dan mendapatkan hasil secara langsung dari panen yang mereka kelola.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltara, Heri Rudiyono, menjelaskan bahwa keberadaan brigade pangan menjadi motor penggerak produktivitas sektor pertanian.
“Brigade pangan di Kaltara saat ini sudah aktif bergerak. Jumlahnya sekitar 60 hingga 70 kelompok dan tersebar merata di berbagai wilayah di provinsi ini,” ujar Heri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (23/6/2025).
Ia menjelaskan, brigade pangan memang tidak menerima gaji tetap, karena pendekatannya bukan seperti tenaga honorer atau ASN. “Mereka ini para profesional yang kita bina, agar bisa mandiri. Mereka mengelola lahan pertanian menggunakan alat dan teknologi yang tersedia, dan menikmati hasil dari panen mereka sendiri,” lanjutnya.
Selain membentuk brigade pangan, Pemprov Kaltara juga telah menjalankan sejumlah program pendukung lainnya, seperti pembentukan kelompok petani milenial, kelompok tani umum, serta bengkel alat dan mesin pertanian (alsintan). Keberadaan bengkel alsintan ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan layanan perawatan dan perbaikan alat pertanian, sehingga proses produksi tetap berjalan optimal tanpa terganggu kendala teknis.
“Semua elemen ini tidak dibiarkan bergerak sendiri. Mereka dibina dan dibimbing secara langsung oleh para Babinsa di lapangan, dan juga melalui pembinaan berjenjang dari pemerintah kabupaten hingga provinsi,” tambah Heri.
Ditambahkan, pemerintah daerah juga menjamin ketersediaan pasar hasil pertanian, khususnya untuk komoditas padi. Melalui kerja sama dengan Bulog, hasil panen petani mendapatkan akses langsung ke pengolahan gabah, sehingga tercipta jalur distribusi yang efisien antara petani sebagai produsen, dan Bulog sebagai mitra penyerap hasil panen.
“Dari penyedia hingga pembeli sudah ada jembatan yang dibangun. Petani tidak perlu khawatir hasil panennya tidak terserap, karena pemerintah sudah menyediakan jalur itu,” pungkas Heri.
Diharapkan, kehadiran brigade pangan dan kelompok-kelompok pertanian lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas, serta menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang mampu menopang ketahanan pangan nasional.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
