TANJUNG SELOR – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan tahun 2023 telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltara.
Bupati Bulungan Syarwani mengungkapkan, BPK akan melakukan audit yang lebih rinci terhadap LKPD yang diserahkan. Hal itu dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan.
Diungkapkan Syarwani, Audit yang dilakukan difokuskan pada beberapa hal, antara lain ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi dan fungsi pengendalian internal.
“Hasil audit ini berpengaruh terhadap opini yang diberikan,” jelasnya.
Di satu sisi, Syarwani optimistis Pemda Bulungan kembali mendapatkan WTP atas LKPD yang dilaporkan. Apalagi setiap tahun selalu ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dikatakannya, beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK juga sudah ditindaklanjuti.
“Persentasenya mencapai 88 persen dari seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK,” kata dia.
Diakuinya, perbaikan tersebut belum sepenuhnya tuntas 100 persen. Hal itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi daerah untuk dituntaskan. Hal ini kemudian menjadi indikator kinerja Pemda Bulungan dalam menangani keuangan negara.
“Kinerja yang baik pada pengelolaan keuangan negara, akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ulasnya.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Dengan demikian kinerja pemerintah semakin membaik dan memperoleh kepercayaan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga perlu menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Pemda juga perlu membuka akses informasi publik terkait dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat memantau penyelenggaraan keuangan negaranya dengan lebih transparan.(tin)
Editor: Yusva Alam