TARAKAN – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kalimantan Utara (Kaltara) yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), TNI, Polri, Disnaker, Disdukcapil, BIN, serta berbagai stakeholders lainnya menyebut rutin melakukan pemantauan. Hasilnya, Timpora menemukan satu Orang Asing tanpa dokumen resmi.
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kaltara, Rano Liling menerangkan, sepanjang 2024, Timpora sudah melakukan pemantauan melalui peninjauan lapangan terhadap Orang Asing sebanyak dua kali. Pertama, di Kota Tarakan dan kedua menyasar sejumlah perusahaan di Kaltara.
“Untuk pemantauan selama ini yang dilakukan ada satu orang yang kami bersama-sama Dinas Tenaga Kerja. Kebetulan ada Pak Paras di dalam, itu kita ke Apung, Tanjung Selor Perusahaan Besi Baja. Tapi sudah dipulangkan oleh tentu yang memiliki kewenangan yakni Dinas Tenaga Kerja tentu dengan koordinasi dinas lainnya,” ujarnya.
“Itu dokumen keimigrasian sudah dinyatakan tidak berlaku dan tidak ada perpanjangan tenaga kerja asing. Nanti mungkin lebih lengkap langsung ke Paras,” sambungnya.
Lanjut Rano, pengawasan Orang Asing dilakukan di Kaltara difokuskan di Kabupaten Bulungan, khususnya Tanjung Palas Timur yang notabenenya terdapat perusahaan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Hasilnya, ada beberapa tindakan Orang Asing yang meresahkan berkaitan dengan aktivitas perkelahian.
“Ini kan memang jadi atensi tersendiri untuk wilayah KIPI. Tapi masyarakat tidak usah panik, karena ini untuk membangun suatu daerah tanda-tandanya seperti ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, dia juga mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawasi keberadaan Orang Asing. Terlebih, Tarakan sebagai pusat pergerakan orang dan barang di Kaltara sehingga menjadikan daerah ini cukup terbuka untuk masuk dan keluarnya Orang Asing
“Jadi tetap jalan pengawasan jalan pemantauan jalan masyarakat diharap untuk membantu,” tutupnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam