TARAKAN – Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Edi Patanan menanggapi wacana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia mengenai kebijakan pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 Kg.
Meski masih sekedar wacana, DPRD Tarakan berharap ada prosedur dan persyaratan yang jelas agar tidak terjadi penyelewengan.
Namun hingga kini pihak DPRD Tarakan, masih menunggu surat edaran pemberlakuan warung atau kios pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi.
Dia juga meminta adanya Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga tidak ada oknum yang bermain dalam penjualan gas bersubsidi tersebut.
“Kan dari Pertamina ke agen sudah jelas harganya. Dari agen ke sub pangkalan ini yang kita harapkan ada regulasi yang mengatur,” ucapnya di Tarakan, belum lama ini.
Lanjutnya, Kota Tarakan mendapatkan kuota LPG 3 kg sebanyak 1.123.920. Jutaan tabung gas subsidi tersebut disalurkan melalui tiga agen dan 188 pangkalan. “Tersebar di 20 kelurahan jadi seperti itu,” jelasnya.
Kendati kuota mencukupi kebutuhan, namun Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menduga, ada distribusi yang tidak tepat sasaran khususnya di kalangan pengecer. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dari pemerintah dan DPRD Tarakan.
Dijelaskannya, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di pangkalan untuk wilayah pesisir sebesar Rp 18.626, sementara perkotaan Rp 16.626.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
