TARAKAN – Manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK bakal memberi surat teguran ketiga kepada Arif, dokter spesialis bedah onkologi.
Diketahui, Arif merupakan dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang tidak bisa maksimal bekerja di RSUD Jusuf SK karena banyak berdinas di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.
“Beliau sudah kami panggil. Kami surati untuk kembali mengabdi ke Kaltara. Kami sudah telepon dan jawabannya beliau belum bisa dan bisanya cuman sebulan tiga kali,” ucapnya di Tarakan, pada Senin (12/8/2024).
Meski tak merinci secara detail tanggal melayangkan surat teguran tersebut, namun Budi menyebut telah memberi peringatan kepada dokter yang bersangkutan sebanyak dua kali.
“Kita akan berikan surat teguran lagi yang ketiga. Ini sudah yang kedua kami berikan,” tegasnya.
Disinggung terkait kabar bahwa lisensi dari dokter Arif telah dicabut, dia menyebut bahwa informasi tersebut belum valid.
“Dari pembicaraan sudah seperti itu tapi belum valid, karena belum ada surat hanya omongan. Bukan dicabut tapi dipending bahasannya,” kata dia.
Menurutnya, pemberhentian dokter Arif tidak bisa dilakukan secara langsung sebab harus melalui proses panjang sesuai aturan. Terlebih, kata dia, pihaknya lebih mengupayakan agar masalah ini berakhir damai dan diharapkan dokter Arif bisa kembali bekerja full time di Kaltara.
“Kalau sampai pecat beliau kita harus mikir, harus ada regulasi dan aturannya juga. Karena kita ini bukan rumah sakit swasta,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, RSUD dr. H. Jusuf SK tengah menjadi buah bibir di tengah masyarakat Kaltara. Sebab beberapa pasien kanker mengaku tidak bisa dilayani BPJS Kesehatan, sehingga harus membayar kemoterapi secara mandiri.
Dari pernyataan BPJS Kesehatan, pihaknya tidak memberi pelayanan sebab RSUD dr. H. Jusuf SK tidak bisa menyediakan dokter spesialis ontologi secara full time. Sementara manajemen RSUD dr. Jusuf SK mengaku hal itu terjadi karena mereka kekurangan dokter.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam