spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pengolahan Keuangan Daerah Harus Berimplikasi Baik Terhadap Pembangunan

TANJUNG SELOR – Optimalisasi pengolahan keuangan daerah menjelang akhir tahun 2024 menjadi atensi oleh Bupati Bulungan, Syarwani beberapa waktu lalu.

Penyerapan keuangan untuk belanja fisik maupun non fisik juga diharapkan bisa diterapkan dengan maksimal, serta mempunyai input yang jelas bagi pembangunan daerah.

“Termasuk dalam hal administrasi, diharapkan itu tidak melenceng dari regulasi, sehingga segala penyerapan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulungan, Muhammad saat ditemui pada acara bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan daerah di Aula Rumah Jabatan Bupati, kemarin, menyatakan kegiatan itu bagian daripada optimalisasi pengolahan keuangan daerah.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dengan peserta dari 39 organisasi perangkat daerah ( OPD) serta 7 kelurahan, 12 puskesmas dan 9 bagian meliputi PPK dan bendahara di lingkup Pemkab Bulungan.

“Hal ini sebagai salah satu pilar utama dalam pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah berperan strategis mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” ulasnya.

Bimtek, lanjutnya tidak hanya kegiatan seremonial belaka akan tetapi dapat dijadikan kesempatan untuk mendalami berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk strategi dalam menghadapi perubahan regulasi.

“Seperti pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penerapan kartu kredit pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 maupun ketentuan lainnya,” tambahnya.

Dengan peningkatan kompetensi, diharapkan dapat meminimalkan resiko kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya berharap PPK dan bendahara dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hingga transaksi non tunai dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan,” tutupnya. (tin/and)

Reporter: Martinus
Editor: Andhika

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER