TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Pemkab Kukar mengalokasikan dana sebesar Rp 1,49 triliun untuk fungsi pendidikan, mencakup 19,66 persen dari total belanja daerah.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menyebut anggaran ini merupakan bagian dari pemenuhan mandatory spending yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mendukung layanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
“Alokasi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kukar dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kukar mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujar Sunggono.
Pemkab Kukar juga akan memprioritaskan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari perbaikan gedung sekolah, pengadaan fasilitas belajar mengajar, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada kompetensi guru. Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk Guru Bantu Daerah, menjadi fokus utama kami,” tegas Sunggono.
Dengan kesejahteraan guru yang terjamin, Sunggono berharap para pendidik dapat lebih termotivasi untuk memberikan layanan pendidikan terbaik. “Guru adalah pilar utama dalam mencetak generasi unggul. Dukungan kepada mereka adalah investasi untuk masa depan Kukar yang lebih baik,” lanjutnya.
Pemkab Kukar berencana memperkuat pengawasan terhadap implementasi program-program pendidikan agar hasilnya maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menciptakan pendidikan berkelanjutan yang mendukung visi Kukar sebagai daerah yang maju dan berdaya saing.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian khusus pada sektor kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,58 triliun (16 persen dari total belanja daerah). Sementara itu, sektor perekonomian mendapat alokasi sekitar Rp 1,29 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Anggaran ini tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menjalankan program-program strategis sesuai bidangnya,” pungkas Sunggono. (Adv)