TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) tengah berproses. Lokasi pembangunan juga sudah ditetapkan, yakni di Pesawan, Desa Sepunggur Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan dengan luas lahan sekisar 9 hektare.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman menyebut, pemilihan Bulungan menjadi lokasi pembangunan RSJ bukan tanpa sebab. Pasalnya, kabupaten dengan sebutan Kota Ibadah itu merupakan pusat sentral Ibu Kota Kaltara.
“Anggaran yang kita usulkan sekitar Rp 200 miliar,” ucap Usman, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/9/2023).
Dia menerangkan, pembangunan RSJ saat ini telah memasuki tahap mempersiapkan lahan. Sedangkan, konsep pembangunan juga tengah dipersiapkan Pemprov Kaltara.
Perlu diketahui, di Kaltara memang belum memiliki RSJ. Usulan tersebut juga telah disampaikan sejak lama. Namun, teknisnya disiapkan lahan terlebih dahulu, selanjutnya diusulkan dalam pembangunan skala prioritas.
“Kita sudah lakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PMK). Memang secara aturan, RSJ itu mesti ada minimal satu di tiap Provinsi. Apalagi, tren kasus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kaltara alami peningkatan yang cukup tinggi,” bebernya.
Dibeberkan Usman, angka kasus ODGJ mencapai ratusan yang tersebar paling banyak di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Saat ini, penaganan ODGJ di Kaltara telah disiapkan bangsal khusus seperti di Rumah Sakit Tarakan.
“Kita telah disediakan bangsal khusus terhadap mereka yang alami ganguan jiwa. Pantauan terkini,kapasitasnya sudah melebihi sehingga keberadaan RSJ di Kaltara sangat diperlukan,” terangnya.
ODGJ di Kaltara, selama ini dilakukan rehabilitasi di Tarakan. “Kondisi bangsalnya telah penuh atau over kapasitas. Sehingga pembangunan RSJ sangat di butuhkan untuk di Kaltara,” imbuhnya.
Sementara ini, dinkes Kaltara terus berupaya dengan intens berkoordinasi, sehingga bisa mendapatkan dukungan dari pusat. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan, Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Bulungan, Rustam saat dikonfirmasi berharap usulan itu dapat segera terealisasikan.
“Karena selama ini kalau ada kasus ODGJ gawat, kita selalu rujuk ke Tarakan atau Samarinda, makanya dari pusat itu mewajibkan bahwa setiap provinsi harus punya RSJ,” pungkasnya. (tin/and)
Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika