KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tetap melanjutkan program pelatihan kader posyandu meski anggaran terbatas. Tahun ini, pelatihan difokuskan pada sekitar 700 kader dari total 1.500 yang tersebar di seluruh Kukar.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 membuat pihaknya harus menyesuaikan jumlah peserta pelatihan.
“Awalnya kami targetkan dua kader per posyandu ikut pelatihan. Tapi karena efisiensi, untuk sementara satu kader dulu yang dilatih,” ujar Arianto.
Pelatihan ini, kata Arianto, sangat penting untuk mendukung layanan kesehatan dasar di desa dan kelurahan. Kader yang dilatih akan memperkuat peran posyandu dalam pemantauan kesehatan balita, pelayanan ibu hamil, hingga penyuluhan gizi.
“Posyandu ini garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Kita tetap lanjutkan pelatihannya meskipun bertahap,” tambahnya.
Program pembinaan kader posyandu sendiri sudah berjalan sejak 2023. Saat ini, hampir semua posyandu di Kukar telah memiliki minimal tiga kader aktif.
“Kita akan terus tingkatkan kualitas kader yang ada. Mereka ini yang langsung bersentuhan dengan warga, terutama di daerah terpencil,” jelas Arianto.
DPMD Kukar menegaskan akan tetap memprioritaskan pelatihan kader posyandu agar pelayanan kesehatan dasar di tingkat komunitas tetap berjalan maksimal, meski di tengah tekanan efisiensi anggaran. (Adv)
