TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) kembali menerima bantuan tahap kedua dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Bantuan ini ditujukan untuk memperkuat program Brigade Pangan yang tengah digencarkan Pemkab Kukar sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.
Bantuan yang diterima terdiri dari 24 unit traktor roda dua, 17 unit rice transplanter, 36 unit pompa air, dan 5 unit rotavator. Seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan) ini disalurkan kepada 12 Brigade Pangan yang tersebar di Kecamatan Marangkayu, Samboja, Tenggarong, dan Anggana.
“Ini merupakan penyerahan tahap kedua dari Kementan. Sebelumnya kami sudah menerima bantuan sarana produksi. Selanjutnya akan ada tahap ketiga berupa drone pertanian, mesin panen, dan rotavator tambahan,” kata Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik.
Selain alsintan, bantuan juga mencakup pupuk dan bibit tanaman. Taufik menjelaskan bahwa distribusi bantuan ini bertujuan mempercepat musim tanam serta meningkatkan produktivitas petani di daerah.
Dalam diskusi yang digelar usai penyerahan bantuan, Taufik menyebutkan sejumlah tantangan yang dihadapi Brigade Pangan, antara lain efektivitas penggunaan alsintan, percepatan tanam, dan permodalan usaha. Mengingat Brigade Pangan masih tergolong baru, banyak kelompok yang masih terkendala modal untuk menjalankan aktivitas pertanian secara optimal.
“Sebagian alsintan sudah dimanfaatkan, tapi ada juga yang masih menyesuaikan. Permodalan juga menjadi tantangan utama,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah mengarahkan agar program Kredit Kukar Idaman (KKI) dapat difasilitasi sebagai skema pembiayaan bagi Brigade Pangan.
“Kami diminta untuk mempermudah akses kredit, agar kelompok tani bisa bergerak cepat dan efisien,” ujar Taufik.
Masalah penyerapan gabah oleh Bulog juga menjadi perhatian. Minimnya fasilitas pengeringan menyebabkan hasil panen tidak terserap maksimal. Menurut Taufik, hal ini akan menjadi catatan penting dalam perencanaan ke depan.
Selain itu, Distanak Kukar mencatat kebutuhan infrastruktur pendukung seperti normalisasi saluran irigasi, jalan usaha tani (JUT), dan jembatan untuk distribusi hasil pertanian. Pemkab Kukar akan mengkaji lebih lanjut skema pendanaan yang sesuai, baik dari pemerintah pusat melalui program optimalisasi lahan maupun dari APBD Kukar.
“Pak Bupati sudah meminta agar dilakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur dan disesuaikan dengan sumber pembiayaan yang tersedia,” pungkas Taufik. (Adv)
