TARAKAN – Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan telah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di Kelurahan Pantai Amal yang dinilai tidak maksimal.
Keluhan ini diterima pihak Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) dari masyarakat yang menggunakan pelayanan publik di Kelurahan Pantai Amal. Bahkan, Pantai Amal masuk dalam catatan ORI Kaltara sebagai Kelurahan yang tidak memenuhi standar untuk pelayanan publik.
Diakui Bustan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan kunjungan ke Kelurahan Pantai Amal untuk melihat situasi dan kondisi.
Hasilnya, petugas kelurahan mengatakan salah satu penyebab pelayanan tidak maksimal adalah karena sarana dan prasarana tak memadai. Mengingat Kelurahan Pantai Amal merupakan bagian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, maka pihaknya akan segera mencari solusi terkait hal itu.
Kendati demikian, menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana tidak dapat menjadi alasan sepenuhnya. Sebab kelurahan lainnya juga menerima anggaran yang sama.
“Saya sudah dorong terus saya coba juga minta para jajaran Camat, Lurah kalian harus mampu berlokasi kalian punya wilayah sepanjang itu masih sesuai ketentuan peraturan jangan sampai ada alasan,” ujarnya di Tarakan, Kamis (9/1/2025).
Sebagai kepala daerah, dia akan melakukan pemantauan secara berkala kepada Kelurahan Pantai Amal. Selain itu, meminta pegawai kelurahan melakukan inovasi-inovasi baru, guna mengurangi keluhan masyarakat terkait pelayanan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana.
“Saya sudah pernah melakukan kunjungan ke sana coba membuka cara pandang mindsetnya. Ketika ada permasalahan dengan mungkin improvisasi kita inovasi kita, ketika kita menghadapi suatu masalah biasanya muncul ide-ide muncul solusi-solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah apalagi hanya sebatas perangkat saja ya bukan menjadi alasan,” pungkasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam