TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, kembali menyoroti persoalan krusial yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Krayan dan Apau Kayan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal memaparkan sejumlah tantangan berat yang dialami warga di daerah, yang hingga kini belum memiliki akses jalan darat yang layak.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar di kawasan ini sangat tinggi, bahkan jauh dari prinsip pemerataan yang digaungkan pemerintah pusat.
“BBM satu harga itu belum terasa di Apau Kayan. Harga gas LPG pun sangat mahal, belum lagi material bangunan dan kebutuhan pokok lainnya yang harganya melambung tinggi,” ungkap Gubernur, Jumat (2/5/2025).
Ia berharap, apa yang telah disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi II, bisa menjadi perhatian serius pemerintah pusat, untuk segera melakukan langkah nyata.
Terkait pembangunan jalan, gubernur menegaskan bahwa persoalan ini juga berkaitan dengan kewenangan lintas pemerintah. Di wilayah Krayan, misalnya, ruas jalan terbagi antara kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten, yang membuat proses pembangunan memerlukan koordinasi intensif.
Namun, ada angin segar. Gubernur Kaltara mengungkapkan bahwa dirinya telah membahas konektivitas jalan lintas provinsi bersama Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir pekan lalu.
“Panjang jalan yang menjadi tanggung jawab Kaltim sekitar 140 kilometer, sedangkan Kaltara sekitar 42 kilometer. Kami terus berupaya untuk menyelesaikannya,” jelasnya.
Gubernur juga menambahkan bahwa di wilayah Apau Kayan saat ini telah tersedia alat berat, yang siap digunakan untuk membuka akses jalan. Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bupati Malinau juga siap mendukung dari sisi penyediaan BBM bagi alat-alat berat tersebut.
“Insyaallah kami akan bantu BBM-nya agar pekerjaan bisa segera dimulai. Kita juga sudah bicara teknis dengan pemilik lahan dan tim sosial ekonomi Sosial Kemasyarakatan Perbatasan (Sosek Malindo) untuk pembebasan lahan,” imbuhnya.
Pemerintah Kaltara menargetkan proses pengerjaan jalan bisa dimulai dalam tahun ini. Dengan kerja sama lintas provinsi dan dukungan dari pusat, akses ke wilayah perbatasan diharapkan segera terbuka, membawa harapan baru bagi masyarakat di ujung negeri.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
