TARAKAN– Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mulai berdampak signifikan pada sektor perhotelan dan restoran di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltara, Kie Pie, mengungkapkan bahwa pemesanan hotel dari instansi pemerintah mengalami penurunan drastis, terutama untuk kegiatan seperti seminar, workshop, rapat, hingga perjalanan dinas.
“Okupansi hotel turun hingga 30-40 persen. Saat ini, kontribusi dari kegiatan non-pemerintah masih sekitar 30 persen,” ujar Kie Pie di Tarakan, baru-baru ini.
Penurunan okupansi ini memaksa banyak hotel di Tarakan melakukan efisiensi internal, termasuk pengurangan jumlah karyawan dan tenaga kerja lepas (casual) yang biasanya dipekerjakan saat ada kegiatan atau event. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pun semakin nyata.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pelaku usaha, tapi juga pendapatan daerah dari sektor pajak hotel yang ikut menurun, seiring merosotnya penjualan kamar dan layanan tambahan.
Meski sempat terjadi peningkatan okupansi menjelang H-3 Lebaran berkat libur panjang dan sektor swasta, namun menurut Kie Pie, hal itu hanya bersifat sementara dan belum mampu menutup kekosongan yang ditinggalkan oleh segmen pelanggan dari kalangan pemerintah.
Dia juga menyoroti adanya razia saat momen sensitif seperti malam Valentine, yang menurutnya memberikan citra negatif bagi dunia perhotelan dan mengurangi minat tamu.
“Kami menyayangkan razia yang dilakukan tanpa koordinasi, seharusnya bisa dibicarakan dulu secara baik-baik,” tegasnya.
Untuk mengatasi krisis ini, PHRI Kaltara mengajukan beberapa langkah solutif. Di antaranya adalah membangun kerja sama dengan berbagai pihak, untuk mengembangkan fasilitas hotel agar tetap menarik, baik bagi kegiatan dinas maupun sektor swasta.
PHRI juga mendorong hotel-hotel untuk mulai melirik pasar alternatif seperti wisatawan domestik, korporat, dan pelaku usaha guna memperluas segmentasi pasar dan meningkatkan okupansi di tengah keterbatasan kegiatan dari pemerintah.
“Kolaborasi dan inovasi adalah kunci, agar industri ini bisa bertahan dan tumbuh kembali,” pungkas Kie Pie.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
