TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadirkan program pendampingan. Program ini menyasar 59.256 pelaku usaha di Kukar dengan target awal memfasilitasi 1.100 UMKM.
Kabid Pemberdayaan UKM Diskop UKM Kukar, Fathul Alamin, mengatakan program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari ketua RT, kelurahan, hingga kecamatan, guna menjangkau pelaku usaha secara lebih efektif, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor pertanian.
“Pendampingan ini mencakup dua program utama, yaitu pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Pemberdayaan meliputi pelatihan wirausaha, fasilitasi legalitas usaha, akses permodalan, pemasaran, digitalisasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Program pemberdayaan ini telah diluncurkan sejak 2024 dan akan terus berlanjut hingga 2026. Kendati demikian, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama karena luasnya wilayah Kukar yang membuat distribusi pendampingan harus dilakukan secara terstruktur.
Selain meningkatkan daya saing UMKM agar mampu menembus pasar regional dan nasional, program ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memberikan dukungan permodalan yang lebih terjangkau.
Diskop UKM Kukar juga memberikan pelatihan, memfasilitasi perizinan usaha, serta membangun kemitraan dengan e-commerce dan lembaga keuangan. Salah satu program unggulan yang ditawarkan adalah Kredit Kukar Idaman (KKI) dengan bunga 0 persen. Saat ini, pinjaman yang diberikan bervariasi sesuai jenis usaha, dengan rencana peningkatan plafon maksimal hingga Rp 100 juta pada 2025-2026.
“Tantangan terbesar adalah luasnya wilayah Kukar serta sebaran pelaku UMKM di seluruh kecamatan. Hingga Desember 2024, tercatat ada 59.256 UMKM di Kukar yang menjadi fokus pembinaan kami,” tutup Fathul. (ADV)