TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Tarakan, Herman Hamid, menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan penghapusan insentif guru yang telah berjalan hampir satu dekade, sejak masa Kalimantan Timur hingga terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Herman menyebut, DPRD akan terus memberikan dukungan kepada para guru dan organisasi profesi seperti PGRI dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Dia mengungkapkan, DPRD turut mendampingi PGRI se-Kaltara untuk menyampaikan langsung aspirasi tersebut ke pemerintah provinsi.
Politisi Partai Demokrat ini pun optimistis, Gubernur Kaltara akan merespons aspirasi para guru dengan hati terbuka.
“Kita tahu Pak Gubernur adalah sosok yang humanis dan peduli. Kami berharap, dengan hadirnya PGRI secara langsung, hati beliau bisa terketuk untuk mengevaluasi kebijakan ini,” tambahnya ditemui usai RDP dengan perwakilan guru, Kamis (17/4/2025).
Herman juga berharap, insentif guru yang telah dihapus bisa kembali dimasukkan dalam anggaran perubahan. Menurutnya, justru kesejahteraan guru harus ditingkatkan, bukan dikurangi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam memajukan sektor pendidikan di Indonesia.
“Contoh Kaltim kan menambah, artinya kalau Kaltara tidak bisa menambah paling tidak dipertahankan,” tuturnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
