TANJUNG SELOR – Wilayah Kalimantan pada umumnya terkenal dengan lahan yang luas dengan populasi penduduk belum padat. Alhasil, investor ikut berbondong-bondong masuk ke Kalimantan dengan menggarap hampir semua sektor potensial yang ada. Baik itu di sektor perkebunan, pertambangan, batu bara dan sejenisnya.
Salah satu program dari sektor perkebunan yakni sawit. Saat ini masuk ke Kalimantan dengan menawarkan program plasma.
Esensinya, program kebun sawit plasma berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemampuan petani. Program ini sifatnya kemitraan antara perusahaan kelapa sawit dengan petani plasma.
Dalam program ini, perusahaan menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, dan manajemen hasil produksi. Idealnya seperti itu, dan terlepas dari itu semua pada intinya adalah meningkatkan pendapatan masyarat guna mencapai taraf hidup yang sejahtera dan bahagia.
Tolok ukur dari kesejahteraan yang dimaksud yakni dapat membantu masyarakat membangun rumah, membeli mobil, dan menyekolahkan anak-anaknya.
Program plasma kebun sawit juga bermanfaat bagi perusahaan kelapa sawit, karena diharapkan perusahaan dan masyarakat sama-sama mendapatkan keuntungan.
Akan tetapi, dari narasi yang telah diutarakan pasalnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) belum sepenuhnya mencapai keinginan tersebut. Hal ini kemudian membuat anggota DPRD Bulungan berang terhadap kejadian itu.
Wakil Ketua DPRD Bulungan, Tasa Gung mengungkapkan program tersebut sebetulnya sudah benar jika dijalankan sesuai dengan fungsinya. Ketika tidak demikian, maka yang terjadi hanya terkesan masyarakat yang dimanfaatkan demi keuntungan oligarki. Bahkan, terkesan masyarakat yang ditipu.
“Yang ada program tersebut malah masyarakat yang menanggung dan terlilit hutang. Mau sampai kapan seperti ini, mau terima hasil Rp 200 atau Rp100 ribu per tiga bulan karena adanya utang dari pinjaman pengelolahan koperasi itu,” tegasnya.
Harusnya, sistem ini diperbaiki sehingga manfaat daripada program tersebut benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kita harapkan, pemerintah hadir dalam menyelesaikan program ini. Sehingga sistemnya diubah, hingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan kepada masyarakat,” tutupnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam