TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan meminta klarifikasi dua akun media sosial.
Dua akun itu diduga menyebarkan video black campaign terhadap Calon Wali Kota Tarakan Nomor Urut 1, Khairul yang disebutnya melakukan praktik nepotisme dan korupsi.
Anggota Bawaslu Tarakan, Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Johnson menegaskan, laporan yang dilayangkan oleh relawan Kharisma tengah berproses.
Selain dua akun yang diduga menyebarkan video black campaign, Bawaslu juga meminta klarifikasi dari pihak lain. “Hari ini sudah masuk hari ketiga. Sampai hari kedua kita sudah mengklarifikasi ada tujuh orang di antaranya satu pelapor, dua saksi pelapor. Kemudian ada saksi-saksi dari admin grup WhatsApp. Kemudian terlapor juga ada dua,” ucap Johnson di Tarakan, Sabtu (12/10/2024).
Lanjut Johnson, setelah meminta klarifikasi, Bawaslu mengagendakan meminta keterangan ahli pada hari ini.
“Kita maksimalkan harapannya dua hari yang akan datang masuk hari ke lima itu sudah masuk pembahasan ketiga, apakah unsur disangkakan itu terpenuhi atau tidak,” papar Johnson.
Jika unsur pelanggaran terpenuhi, Bawaslu akan melanjutkan laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). “Nanti kepolisian diproses 14 hari untuk dilakukan penyidikan,” ucapnya.
Setelah dilakukan penyidikan dan dokumennya dianggap lengkap, laporan akan diteruskan ke Kejaksaan.
“Dari kejaksaan nanti dimasukan atau diajukan pengadilan. Disitu lah nanti muncul apakah terbukti atau tidak. Karena yang punya kewenangan itu menyatakan terbukti atau tidak itu di pengadilan,” tegas Johnson.
Diberitakan sebelumnya, pada Senin (7/10/2024), relawan Kharisma melaporkan dua akun media sosial ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tarakan.
Relawan Kharisma membawa bukti berupa print out tangkapan layar postingan video diduga black campaign yang disebar ke grup WhatsApp (WA) dan akun Facebook (FB).
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam