TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) terus mendorong pembangunan yang inklusif dan kolaboratif dengan pendekatan pentahelix.
Hal ini ditegaskan Kepala Bappeda Litbang KTT, Saharin, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang digelar pada Selasa (15/4/2025).
Musrenbang tahun ini mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar”. Tema ini diangkat sebagai refleksi dari komitmen Pemkab Tana Tidung dalam memperkuat infrastruktur dasar, yang tidak hanya menjadi pondasi kemajuan ekonomi, tetapi juga penunjang utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam sambutannya, Saharin menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda strategis tahunan yang menjadi dasar perumusan RKPD. Dokumen RKPD ini menjadi panduan utama bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan di tahun berikutnya, sehingga proses penyusunannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Harapan kami, RKPD yang disusun dapat memiliki kualitas yang bagus, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Saharin.
Ia juga menambahkan, penyusunan RKPD ini telah melalui serangkaian tahapan perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa juga mulai diterapkan untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam pembangunan.
Dari hasil penjaringan aspirasi dan usulan pembangunan, tercatat sebanyak 378 usulan program masuk dalam daftar. Setelah melalui proses verifikasi dan penyaringan sesuai dengan ketentuan, sebanyak 135 usulan dinyatakan memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, 87 usulan berhasil diakomodir dalam rancangan program kerja, sementara 48 usulan lainnya belum dapat diakomodir karena berbagai pertimbangan teknis dan kebijakan anggaran.
Bappeda Litbang berharap, dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis data, pembangunan di Tana Tidung ke depan dapat lebih merata, berkeadilan, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Melalui sinergi lintas sektor dan komitmen semua pihak, akselerasi pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
