spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Akademisi Unmul Sebut Debat Publik Paslon Bupati-Wakil Bupati Berau Seharusnya Bahas Inflasi hingga Tambang Ilegal

TANJUNG REDEB – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi mengkritik tema debat publik Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Berau.

Dia mengatakan, debat publik tersebut seharusnya membahas terkait penyakit-penyakit yang selama ini terjadi di daerah, salah satunya di Kabupaten Berau.

“Salah satu penyakit di Berau selama ini yaitu terkait inflasi yang selalu tinggi,” ujarnya, Minggu (17/11/2024).

Menurutnya, kenaikan inflasi merupakan penyakit rutin yang terjadi di Kabupaten Berau dan kerap kali dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terkait langkah penurunan inflasi.

“Ini kan berarti ada masalah di depan mata yang tidak pernah selesai di Berau. Dan seingat saya itu tidak ada di dalam debat pertama maupun debat terakhir,” ujarnya.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau, yakni sebesar 3,67 persen. Sehingga, dirinya sangat menyayangkan pada debat tersebut tidak dibahas terkait kenaikan inflasi di Kabupaten Berau.

Purwadi menambahkan bahwa inflasi merupakan salah satu momok ekonomi baik di level nasional maupun daerah yang harus diselesaikan. “Jika inflasi tinggi berarti ekonominya tidak sehat,” tegasnya.

“Jika berbicara tentang ekonomi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau seharusnya menyediakan panelis ataupun perumus dari ekonomi. Tidak ada orang ekonomi dari debat pertama maupun kedua,” sambungnya.

Selain itu, Purwadi juga menyinggung terkait maraknya tambang ilegal di Kaltim. Hingga tahun 2024 teridentifikasi beberapa titik lokasi yang diduga tambang ilegal, di antaranya Kabupaten Berau sebanyak 10 titik.

Dirinya menilai, masyarakat Berau tentunya menunggu komitmen dari calon kepala daerah dalam mengatasi maraknya tambang ilegal.

“Kalau mau bicara ekonomi maritim, ekomomi biru dan ekonomi hijau harusnya ini menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan pemerintah daerah,” pungkasnya. (srn/dez)

Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER