TANJUNG SELOR – Kepolisian Polres Kabupaten Tana Tidung (KTT) terus mengevaluasi sisi pengamanan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) pada 27 November mendatang.
Saat ini, Polres KTT tengah menyusun kekuatan untuk pengamanan Pilkada, sembari menunggu tahapan dan jadwal resmi yang diberikan oleh pimpinan tinggi di satuan Polri.
“Saat ini kita tengah menyusun kekuatan, dan sembari menunggu jadwal resmi yang diberikan terkait dengan jadwal dan tahapan pilkada pada November akan datang,” ungkap Kapolres KTT, AKBP Didik Purwanto, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Penyusunan kekuatan yang dimaksud, kata dia, merupakan upgrade kekuatan personil kepolisian dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sementara, berkaitan dengan anggaran untuk pengamanan pilkada 2024 di Polres KTT telah disediakan.
“Iya, untuk anggaran Pilkada sudah ada. Nilainya kurang lebih mencapai Rp 2,5 miliar,” ucapnya.
Berkaitan dengan apakah komposisi anggaran tersebut mencukupi untuk pengamanan selama tahapan pilkada, dirinya optimis jika anggaran tersebut dapat dipastikan mencukupi.
“Kami kira, anggaran yang diberikan itu dirasa cukup lah,” tuturnya.
Sedangkan, berkaitan dengan personil kepolisian Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Polda Kaltara, sejauh ini personil tersebut sudah dikembalikan. Mengingat fokus konsentrasi pengamanan pemilu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke pusat.
“Personil yang di BKO ke Polres KTT, sudah kita kembalikan ke Polda Kaltara,” jelasnya.
Adapun, jumlah personil yang di BKO ke Polres KTT selama pengamanan pemilu mencapai 45 orang, ditambah dengan personil Polres KTT mencapai ratusan orang.
Menyoal, apakah ada usulan penambahan personil pada saat pilkada nantinya, kata dia itu masih dipertimbangkan berdasarkan kajian resiko dan kerawanan di daerah.
Hasil evaluasi selama pengamanan pemilu, sambung Kapolres ada beberapa TPS dengan kategori rawan untuk kemudian menjadi perhatian secara bersama.
Dari 84 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada, kata dia hampir 21 TPS itu dianggap rawan. Kategori rawan yang dimaksud berkaitan dengan kondisi geografis yang jauh, termasuk jumlah pemilih dalam satu TPS yang mencapai 300 orang.
“Iya, kategori rawan yang dimaksud itu karena wilayah yang jauh. Kemudian, ada dalam satu TPS itu pemilihnya full mencapai 300 orang, hal semacam ini kami anggap dan kategorikan rawan dari sisi keamanan,” tandasnya. (tin/and)
Editor: Andhika