TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, membuka sosialisasi penyelesaian ketidaksesuaian kebun kelapa sawit dan kawasan hutan serta pedoman perijinan usaha perkebunan.
Kegiatan itu, dihadiri oleh perangkat daerah terkait, para camat dan kepala desa di Kabupaten Bulungan. Dalam paparannya, Syarwani mengingatkan, kawasan perkebunan kelapa sawit yang beririsan dengan kawasan hutan tersebar di setiap Kecamatan yang ada.
“Untuk itu perlu dilakukan pemetaan, terkait potensi penyesuaian tiap kecamatan, karena itu tidak mungkin diseragamkan,”jelas Syarwani.
Diketahui, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta sejumlah peraturan perundang-undangan turunannya. Hal itu, dimaksudkan, untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit. “Terutama yang berkaitan dengan polemik mengenai izin lokasi Hak Guna Usaha (HGU) dan kawasan hutan,” tuturnya.
Adanya penyelesaian tersebut, sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam mendukung kekegiatan investasi di dalam daerah tetap berjalan, terutama untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.
“Kehadiran perkebunan di sekitar masyarakat berdampak baik terhadap serapan tenaga kerja, hingga pertukaran uang atau perekonomian. Hal ini perlu dibimbing sehingga berjalan diatas koridor yang berlaku,”terangnya.
Ditambahkan, Syarwani pemerintah daerah juga perlu memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit mengingat di Bulungan terdapat sekitar 20 perijinan perkebunan dan secara existing sudah berdiri 7 Pabrik Kelapa Sawit yang sudah menghasilkan CPO (Crude Palm Oil).
“Karena modal dasar kita membangun hari ini tidak mungkin menggantungkan semata dengan kekuatan APBN tanpa kita hadirkan adanya investasi di daerah,karena itu dilakukan bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Bulungan,”tegasnya.
Di kesempatan itu, orang nomor satu di Bumi Tenguyun ini, apresiasi atas digelarnya kegiatan untuk meningkatkan tata kelola perkebunan, karena itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. (tin/and)
Editor: Andhika