TARAKAN – Aliansi Bersatu Bersama Rakyat Pesisir (Beraksi) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Tarakan, Senin (23/10/2023). Mereka menuntut Pemerintah Daerah Kaltara untuk mengatasi anjloknya harga rumput laut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus mengatakan, sesuai surat yang masuk ke Kantor DPRD, massa akan melakukan aksi mulai dari Stadion Datu Adil, Kantor Walikota dan DPRD Tarakan. Menurutnya, wewenang dan regulasi harga rumput laut berada di provinsi.
“Inti dari surat yang masuk adalah anjloknya harga rumput laut. Jika berbicara wewenang dan regulasi itu ada di Provinsi. Namun karena ini masyarakat ingin menyampaikan apirasi maka kami temui,” kata Yulius, Senin (23/10/2023).
Yulius Dinandus mengatakan, bahwa dia sempat menemui massa namun ditolak koordinator aksi. Alasannya, mereka enggan menyampaikan tuntutan jika tidak menghadirkan Gubernur Kaltara, DPRD Provinsi dan Wali Kota Tarakan.
Namun, Yulius enggan menurutinya karena DPRD Kota tak memiliki wewenang untuk menghadirkan mereka. “Bapak pergi saja jika tidak bisa menghadirkan Gubernur, Walikota dan DPRD Provinsi,” kata Koordinator Aksi. Ya sudah, saya pamit pergi dan silahkan lanjutkan aksinya,” lanjutnya.
Dijelaskan Yulius, saat menemui massa, dia sempat menawarkan tiga hal kepada koordinator aksi. “Saat diluar, saya menawarkan tiga hal. Apakah akan menyampaikan aspirasi di jalanan sini, apakah di halaman DRPD atau perwakilan ke atas di ruang rapat. Saya layani,” ujarnya.
Menurutnya, jika mahasiswa dan perwakilan petani rumput laut ingin mencari solusi terkait anjloknya harga rumput laut. Maka seharusnya mereka sampaikan aksinya di DPRD Tarakan. Dia berjanji akan mendampingi hingga ke provinsi dengan jalur yang tepat. Dikatakannya, mahasiwa sebagai kaum intelektual seharusnya paham alur kebijakan tersebut.
“Saya kira mereka tahu jalurnya ke mana. Mudahan mereka berpikir positif jika memang orientasinya membantu petani rumput laut. Bukan mencari heboh-heboh,” ungkapnya.
Yulius menyebut tidak ada pemerintah yang ingin masyarakatnya punya masalah. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk mencari solusi dari permasalah ini. Saat disinggung, mengenai tuntuan massa aksi, Yulius mengaku tidak tahu pasti. Sebab, belum ada tuntutan yang disampaikan.
“Tuntutan belum ada sama sekali namun orientasinya mengenai harga rumput laut,” tuturnya.
Saat disinggung mengenai masalah rumput laut di Tarakan, Yulius tidak menjelaskan secara gamblang. Menurutnya, dari beberapa berita dan artikel yang dia dipelajari. Secara garis besar harga memang anjlok. “Namun saya tidak mau mendahului. Juga ada masalah lain yang muncul tekait dengan pemasaran rumput laut,” ungkapnya.
Akan tetapi, satu hal yang ditegaskan Yulius mengenai masalah rumput laut. Pemerintah Daerah masing-masing memiliki kewenangan dengan regulasi yang ada.
“Jadi begini, wewenang itu masing-masing ada di daerah. Karena ada regulasi kita. Apakah DPRD bisa ikut memberikan pendapat dan mendesak, ya bisa. Itu dengan metode dan cara-cara yang tepat. maka saya kira akan diterima,” tegasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
