TARAKAN – Penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tarakan terus dikebut, agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai. Pemerintah menargetkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bisa dilaksanakan pada 1 Oktober 2026, meski kepastian pelaksanaannya masih menunggu kesiapan fisik bangunan.
Hingga saat ini, progres pembangunan sekolah diperkirakan telah mencapai sekitar 70 persen. Pekerjaan diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi kebutuhan utama, seperti aula, asrama, serta dapur atau ruang makan. Sementara bangunan lainnya akan diselesaikan secara bertahap.
Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Tarakan, Fadly, mengatakan target pelaksanaan MPLS masih mengacu pada surat dari Wali Kota Tarakan. Namun, jadwal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi pembangunan di lapangan.
“Kalau gedung-gedung yang menjadi prioritas sudah selesai, MPLS sudah bisa dilaksanakan. Kemungkinan tanggal 1 Oktober masih terbuka, tinggal melihat kesiapan fisiknya,” kata Fadly, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, selain penyelesaian pembangunan, persiapan saat ini juga difokuskan pada proses pemindahan barang dan penataan berbagai kebutuhan sekolah, agar kegiatan belajar dapat segera berjalan.
Untuk ruang belajar, saat ini sudah tersedia tiga kelas yang terdiri atas dua kelas SD dan satu kelas SMP. Sementara di gedung baru disiapkan satu hingga dua kelas SMA, tiga kelas SMP, dan tiga kelas SD. Dengan demikian, nantinya tersedia sekitar 11 ruang kelas, termasuk tiga kelas yang sudah lebih dulu digunakan.
Di sisi tenaga pendidik, Fadly memastikan kebutuhan guru terus dipenuhi. Penambahan guru melalui rekrutmen CPNS dan PPPK telah dilakukan, sedangkan penempatannya akan disesuaikan dengan jumlah peserta didik.
“Saat ini tenaga pendidik, termasuk wali asuh dan wali asrama, sekitar 20 sampai 21 orang. Jumlah itu masih mencukupi untuk tahap awal dan akan bertambah mengikuti jumlah anak,” ujarnya.
Jumlah peserta didik juga terus bertambah. Saat ini terdapat sekitar 60 siswa eksisting dan 202 siswa baru, sehingga total sementara mencapai sekitar 262 siswa. Angka tersebut masih akan difinalisasi setelah proses verifikasi data selesai.
Fadly mengakui, Sekolah Rakyat sebenarnya ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 mengikuti jadwal nasional. Namun, proses pembangunan yang belum rampung membuat jadwal tersebut harus disesuaikan.
“Kami berharap tanggal 1 Oktober sudah bisa melaksanakan MPLS. Untuk urusan pembangunan, anggaran, dan pendanaan ditangani langsung oleh pihak pusat melalui instansi pekerjaan umum,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
