TARAKAN – Saat ini, produktivitas nelayan di Tarakan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ketua kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kaltara, Rustan menyebut hasil tangkapan nelayan Kota Tarakan hanya memenuhi 30 persen kebutuhan pasar lokal. Selebihnya kebutuhan pasar dipenuhi hasil dari tangkapan nelayan dari luar Kota Tarakan.
“Dikarenakan hasil tangkapan nelayan Tarakan merupakan ikan yang bernilai ekspor sehingga dijual ke luar daerah,” jelas Rustan, Rabu (18/10/2023).
Potensi hasil laut di Kalimantan Utara (Kaltara), kata Rustan, memberi pemasukan yang besar terhadap pemerintah daerah.
“Dalam satu trip nelayan bisa dapat sekitar 10 kilogram hingga 20 kilogram bahkan sampai 1 ton,” tuturnya.
Adapun jenis ikan tangkapan yang bernilai ekspor tersebut antara lain ikan tenggiri, merah, kurau, bawal dan lainya sebagainya. Dari berbagai jenis tersebut, kurau salah satu ikan yang memiliki harga cukup tinggi yakni Rp 130 ribu per 1 kilogram.
“Ikan kurau sekitar Rp 130 ribu per kilogram dan satu ekor itu ada yang sampai 30 kilogram,” paparnya.
Sementara itu, untuk ikan bawal sendiri harganya disesuaikan dengan ukuran. Ada yang berada di harga Rp 390 ribu per kilogram bahkan bisa mencapai Rp 600 ribu per kilogram saat Imlek. Dengan demikian, hasil tangkapan nelayan Tarakan bernilai ekonomis karena rata-rata diekspor keluar daerah.
Dengan daerah yang mayoritasnya wilayah pesisir, menurutnya, tentu saja mata pencaharian masyarakat setempat sebagai nelayan. Menurut Rustan sangat disayangkan jika pemerintah tidak memperhatikan Nelayan.
“Yang paling banyak kontribusinya terhadap wilayah kan masyarakat pesisir terutama nelayan, masyarakat perikanan,” ucapnya.
Rustan berharap pemerintahan bisa lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan Kaltara. Terlebih, masyarakat Kaltara memiliki jumlah nelayan yang cukup banyak.
Selain itu, dirinya meminta pemerintahan memerhatikan dan mengevaluasi bantuan pemerintah terhadap nelayan. Menurutnya, kebermanfaatan menjadi modal utama dalam penyaluran bantuan kepada nelayan.
“Harapan KNTI agar anggaran pemberdayaan nelayan dari APBD bisa di tambah nilainya agar bukti perhatian pemerintah jelas terlihat bahwa pemerintah sangat memberdayakan nelayan,” pungkasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor:Â Andhika