TARAKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai sekitar 285 guru hingga Desember 2026. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan guru terus bertambah, sementara pemerintah daerah tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan perekrutan tenaga honorer.
Kepala Disdik Tarakan, Tamrin Toha mengatakan, angka kekurangan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan pembelajaran dengan beban mengajar 24 jam per minggu.
“Guru itu pensiun usia 60 tahun. Kita sampai 2026 ini tepatnya Desember mengalami kekurangan guru dengan hitungan 24 jam per minggu sekitar 285 orang,” kata Tamrin, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, kekurangan guru tidak hanya disebabkan oleh pensiun. Sejumlah tenaga pendidik juga berkurang karena mutasi maupun meninggal dunia.
“Kekurangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh guru yang pensiun. Ada pula tenaga pendidik yang mengalami mutasi maupun meninggal dunia,” ujarnya.
Tamrin menjelaskan, sebelum 2025, Pemkot Tarakan masih memiliki ruang untuk merekrut tenaga honorer sebagai pengganti guru yang pensiun atau meninggal dunia. Namun, kebijakan tersebut berubah setelah pemerintah menerapkan prinsip zero growth.
“Sebelumnya masih bisa, ada Perwali yang membolehkan kita merekrut honor pengganti, apakah yang sudah pensiun atau meninggal,” jelasnya.
“Tapi setelah keluar Peraturan MenPAN yang prinsipnya zero growth, tidak boleh ada penambahan. Makanya kita sekarang mengalami kekurangan guru,” sambung Tamrin.
Untuk mengantisipasi kekosongan guru, Disdik Tarakan menggandeng Universitas Borneo Tarakan (UBT), khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
Kerja sama tersebut dilakukan melalui program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP). Mahasiswa ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan tenaga pengajar.
“Caranya mengantisipasi, kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan, dalam hal ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang memprogramkan PLP. Itulah yang kita manfaatkan untuk meng-handle kelas-kelas yang kosong,” tutur Tamrin.
Namun, Tamrin menegaskan mahasiswa PLP hanya berstatus membantu sementara selama program berlangsung. Mereka tidak menggantikan posisi guru secara permanen.
“Sifatnya sementara saja diperbantukan sampai masa PLP-nya habis,” katanya.
Kebutuhan guru juga berbeda antara jenjang SD dan SMP. Di tingkat SD, seorang guru umumnya menangani satu kelas sebagai wali kelas. Sedangkan di SMP, kebutuhan guru lebih spesifik berdasarkan mata pelajaran dan latar belakang pendidikan.
Tamrin menyebut sejumlah mata pelajaran di tingkat SMP masih mengalami kekurangan guru. Di antaranya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Seni Budaya, serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
“Kalau saat ini kami kekurangan guru seperti Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian Seni Budaya, termasuk juga IPS,” ungkapnya.
Sementara itu, tenaga guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) saat ini masih dinilai mencukupi.
Meski demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya aman. Disdik Tarakan memperkirakan kekurangan guru olahraga dapat muncul dalam beberapa tahun ke depan, karena bidang tersebut membutuhkan tenaga pendidik dengan latar belakang keilmuan khusus.
“Kalau olahraga saat ini masih cukup. Nah, itu kami khawatir juga 2-3 tahun ke depan. Saat ini masih aman, tidak tahu beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Tamrin menilai guru PJOK termasuk sulit digantikan oleh guru dari mata pelajaran lain, karena membutuhkan kompetensi khusus.
“Guru olahraga ini termasuk sulit, karena ada jurusan sendiri dan guru pelajaran lain tidak bisa menggantikan guru olahraga,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
