TARAKAN — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah mulai dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tarakan. Berkurangnya agenda pemerintah dan event daerah, dinilai ikut mengerem perputaran ekonomi masyarakat.
Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tarakan, Adyansa, mengatakan kondisi dunia usaha saat ini menghadapi tekanan dari biaya produksi yang masih tinggi, dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“Memang sekarang ini kalau kita melihat, perekonomian lagi agak lesu,” kata Adyansa, Sabtu (29/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat setelah pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. Pengurangan kegiatan daerah berdampak pada pelaku UMKM, yang selama ini memanfaatkan berbagai event sebagai ruang promosi sekaligus meningkatkan penjualan.
“Kalau untuk Tarakan, karena betul-betul efisiensi, kemungkinan banyak event yang dulu bisa diramaikan dalam setahun, sekarang akan dikurangi,” ujarnya.
Adyansa menyebut sejumlah kegiatan yang sebelumnya turut menggerakkan UMKM dan membuka peluang usaha, kini ikut berkurang. Kondisi itu dinilai berpengaruh langsung terhadap omzet pelaku usaha kecil.
“Dulu ada beberapa kegiatan untuk menggerakkan UMKM maupun membantu permodalan, sekarang banyak yang hilang. Ini pasti berdampak betul kepada para pengusaha kecil,” tegasnya.
HIPMI menilai dampak efisiensi tidak hanya dirasakan dari berkurangnya pembangunan maupun kegiatan pemerintah. Berkurangnya aktivitas tersebut juga berpotensi menekan uang yang beredar di masyarakat.
Terlebih, pemerintah Kota Tarakan sebelumnya menyampaikan adanya potensi pemangkasan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Jika efisiensi berlanjut tanpa skema mitigasi bagi pelaku usaha, rantai ekonomi lokal dikhawatirkan ikut melambat.
Meski memahami efisiensi anggaran diperlukan, HIPMI Tarakan meminta pemerintah tetap memberi ruang bagi UMKM dalam program atau kegiatan yang masih dapat dilaksanakan.
Adyansa mengatakan, pihaknya akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, untuk mencari formula agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang melambat.
“Kalau pembangunan dibatasi, otomatis aktivitas di sekitarnya juga ikut terdampak karena daya beli berkurang. Pemerintah tetap perlu menyiapkan skema agar UMKM tidak semakin tertekan,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
