TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara, mendukung program Sinergi Kaltara sebagai upaya menghubungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dengan kebutuhan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning.
Menurut Denny, program tersebut dirancang agar pertumbuhan investasi yang terus meningkat di Kaltara, dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Kenapa harus kita angkat? Karena sejak krisis moneter hingga masa pandemi COVID-19, UMKM terbukti mampu bertahan dan tetap memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sektor ini harus kita dukung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kawasan industri di Tanah Kuning memiliki luas sekitar 10.100 hektare dan akan membutuhkan berbagai barang maupun jasa penunjang yang dapat dipasok oleh UMKM lokal.
Di sisi lain, Kaltara saat ini memiliki sekitar 51.840 pelaku UMKM yang dinilai belum terhubung dengan kebutuhan kawasan industri KIHI Tanah Kuning.
“Jangan sampai peluang yang muncul dari kebutuhan kawasan industri justru dimanfaatkan oleh daerah lain. Kita harus memastikan UMKM di Kalimantan Utara menjadi bagian dari rantai pasok kawasan industri,” katanya.
Denny mengungkapkan, nilai investasi di Kaltara mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, investasi meningkat dari sekitar Rp11 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp 30 triliun pada 2025 atau naik sekitar 159 persen.
Namun, peningkatan investasi tersebut dinilai belum sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat yang hanya sekitar 3,2 persen.
“Harusnya dengan investasi sebesar itu, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Jangan sampai investasi yang besar tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah akan berperan sebagai fasilitator dengan membangun platform yang menghubungkan kebutuhan kawasan industri dengan kapasitas UMKM lokal.
“Kita harus hadir. Pemerintah harus memfasilitasi, membangun kerja sama, mendesain sistemnya, lalu memastikan apa yang dibutuhkan KIPI bisa dipenuhi oleh UMKM kita. Dengan begitu kesejahteraan pelaku UMKM meningkat dan lapangan kerja baru ikut terbuka,” jelasnya.
Ia mencontohkan, kebutuhan seragam bagi ribuan pekerja di kawasan industri dapat dipenuhi oleh para penjahit lokal, apabila mereka dihimpun, dibina, dan mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.
Selain itu, kebutuhan bahan pangan seperti ikan, telur, dan berbagai komoditas lainnya juga diharapkan dapat dipasok oleh pelaku usaha dari Kaltara.
“Prinsipnya sederhana, apa yang dibutuhkan kawasan industri, kita siapkan dari UMKM Kalimantan Utara. Dengan begitu manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Denny optimistis konsep Sinergi Kaltara dapat menjadi model yang diterapkan di daerah lain, yang juga memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, daerah lain hanya perlu menyesuaikan implementasinya dengan karakteristik dan potensi UMKM masing-masing.
“Yang kita bangun adalah sistemnya. Nanti daerah lain bisa mengadopsi dan mereplikasi sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing,” pungkasnya. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
