TANJUNG SELOR – Produksi padi di wilayah Bulungan, masih tergolong rendah. Padahal, kebutuhan setiap tahun alami peningkatan. Sehingga, kadang kala kondisi ini tidak mampu menopang kebutuhan pasar.
Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, urusan ketahanan pangan pemkab Bulungan tetap berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bahwasanya, dalam penyusunan, rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, termasuk didalamnya mengevaluasi seluruh kegiatan serta memberikan arah kebijakan anggaran yang optimal pada aspek pertaninan.
“Utamanya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur pertanian, jalan dan jembatan, percetakan sawah di kawasan food estate, termasuk bantuan bibit pertanian serta tenaga untuk penyuluh pertanian,” tuturnya.
Dikatakan Bupati, bahwa kondisi hari ini pemkab Bulungan tidak bisa pungkiri, produksi pertanian masih kurang. Oleh karena itu, lahan pertanian yang ada saat ini perlu ditingkat optimalkan.
“Hal ini, juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah,” katanya.
Syarwani berharap, pengolahan pertanian kedepannya digunakan dengan sekema yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pangan.
Sebenarnya, pengembangan pangan di Bulungan telah lama dicanangkan semenjak Bulungan ditetapkan sebagai wilayah penyangga pangan di Ibu Kota Negara (IKN), oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Namun, kata Syarwani, sampai saat ini hasil produksi masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan. Bahkan, belum cukup memenuhi kebutuhan pangan di Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Pemerintah memproyeksikan, ratusan tenaga kerja akan berlomba untuk bekerja di KIPI Tanah Kuning. Misalkan saja, satu orang kebutuhannya 0,3 kilogram (kg) beras per hari. Jadi, butuh sekitar 30 ton ketersediaan setiap harinya.
Untuk itu, perlu adanya perluasan lahan pertanian di daerah, guna meningkatkan produksi pertanian. Sejauh ini, untuk hasil produksi pertanian di Bulungan rerata masih 4 ton per hektare (ha). Artinya, masih jauh dari target pemerintah. Daerah, diminta untuk inovatif dalam mengembangkan hasil pangan. Mengingat, banyak komoditi yang berpotensi dan belum dikelola dengan maksimal. (tin/and)
Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika