TANJUNG SELOR — Permasalahan sampah plastik masih menjadi tantangan besar bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Baik sampah yang dihasilkan dari aktivitas industri maupun rumah tangga terus memberi tekanan terhadap lingkungan, mengingat material plastik sangat sulit terurai dan memiliki dampak jangka panjang terhadap ekosistem.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Hairul Anwar, menegaskan bahwa pengendalian sampah plastik merupakan isu berskala nasional yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi awak media pada Senin (8/12/2025).
“Iya, mengingat sampah plastik ini sulit terurai. Semangat ini menjadi komitmen kita bersama, dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujarnya.
Hairul menjelaskan, bahwa peran DLH Provinsi Kaltara lebih banyak berada pada jalur koordinasi. Meski begitu, ia menekankan bahwa upaya penanganan sampah tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, hingga para pelaku usaha.
“Kita di provinsi menjalankan fungsi koordinasi, meskipun ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak,” sambungnya.
Menurutnya, DLH Kaltara terus melakukan langkah-langkah pengurangan sampah plastik melalui koordinasi intensif, sosialisasi ke kabupaten/kota, serta mendorong program pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Isu ini juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengingat tingginya volume sampah plastik yang dihasilkan di berbagai daerah.
“Ini menjadi isu nasional dan menjadi atensi kementerian hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Hairul.
Ia menambahkan bahwa sampah plastik dan kaleng menjadi jenis sampah yang paling sering menumpuk di berbagai wilayah. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama terkait fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menjadi kunci dalam pengelolaan sampah.
“Kita punya PR bersama. Kalau misalnya sampah, khususnya plastik dan kaleng, kami selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota, terutama masalah TPA,” tuturnya.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Hairul mengakui bahwa persoalan penanganan sampah di tingkat kabupaten dan kota masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi fasilitas maupun kesadaran masyarakat.
“Kita terus berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, guna mengatasi persoalan sampah plastik di Kaltara,” tutupnya. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
