TANJUNG SELOR – Anggota DPR RI asal Kalimantan Utara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, kembali melontarkan kritik terhadap pemerintah terkait maraknya pembabatan hutan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Kaltara.
Menurutnya, dua persoalan itu bukan hal sepele, karena menyangkut kemaslahatan hidup masyarakat banyak serta keberlanjutan lingkungan di masa depan.
“Ke depan, ini akan menjadi tantangan besar. Populasi akan terus bertambah, sementara tanah tidak mungkin bertambah,” ujar Deddy.
“Yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana keadilan agraria bisa terwujud, serta adanya perlindungan bagi masyarakat setempat, terutama hak adat dan hak ulayat mereka,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kearifan lokal masyarakat adat selama ini telah menjaga keseimbangan alam. Namun kini, kondisi tersebut mulai rusak akibat aktivitas eksploitasi yang tidak terkendali.
“Kita tahu, karifan lokal itu justru menjamin lingkungan hidup tetap lestari agar bisa menopang kehidupan dari generasi ke generasi,” ujarnya.
Hal lain yang ia soroti terkait dengan kasus pencemaran limbah di wilayah Kaltara sebelumnya.
“Masalah di hulu berdampak ke hilir. Limbah dari tambang dan perkebunan mengalir ke sungai yang airnya diminum masyarakat. Ikan di sungai dan tambak pun ikut tercemar. Dampaknya nyata dirasakan rakyat,” katanya.
Industri Kotor Masuk Tarakan
Lebih jauh, Deddy juga menyoroti keberadaan perusahaan industri besar di Tarakan, seperti Felp, yang disebutnya sebagai “dirty industry” atau industri kotor yang dipindahkan dari negara maju ke Indonesia.
“Potensi pencemarannya luar biasa, baik dari abu maupun limbah cair. Bisa menyebabkan ISPA, dan kita belum tahu apakah limbahnya diolah dengan benar atau dibuang ke laut. Ikan di laut kita makan, airnya kita konsumsi ini persoalan nyata,” tegasnya.
Kemudian persoalan lain mengenai keberadaan KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi. Deddy menyoroti ketimpangan ekonomi akibat proyek-proyek besar seperti Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) yang justru membuat masyarakat kehilangan tanah dan mata pencaharian.
“Masyarakat kehilangan tanahnya, kehilangan pencariannya, hanya mendapat ganti rugi seadanya. Hidup mereka malah lebih sulit setelah proyek besar masuk,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kejelasan progres KIPI yang hingga kini belum menunjukkan hasil berarti.
“Kita dengar hanya tinggal satu atau dua perusahaan yang bertahan. Yang besar seperti Cengshan dan lainnya dikabarkan sudah menarik diri. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah,” pungkasnya. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
