TANJUNG SELOR – Kabupaten Bulungan terus menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Bulungan pada tahun 2024 tercatat 11.095 jiwa atau 8,76 persen dari total penduduk. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12.019 jiwa (8,99 persen).
Penurunan ini melanjutkan tren positif empat tahun terakhir. Pada 2021 tingkat kemiskinan di Bulungan mencapai 10,03 persen (13.048 jiwa), kemudian turun menjadi 9,32 persen (12.058 jiwa) di 2022, dan terus menurun hingga 2024.
Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Bahkan pada tahun 2023, Bulungan berhasil menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen,” ungkapnya, Rabu (15/10/2025).
Meski demikian, Syarwani mengingatkan agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif. Menurutnya, data statistik belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan dan rentan miskin kembali. Mereka tersebar di desa maupun di wilayah perkotaan. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kemiskinan itu multidimensi. Jadi bukan sekadar angka, tetapi soal layanan dasar. Misalnya pendidikan, kesehatan, dan juga persoalan stunting yang masih kita tangani bersama,” tambahnya.
Untuk menekan kemiskinan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan berbagai intervensi kebijakan, salah satunya dengan rapat pengendalian inflasi yang digelar rutin setiap minggu. Selain menjaga kestabilan harga bahan pokok, kegiatan itu juga menjadi forum untuk memetakan wilayah rawan kemiskinan.
“Inflasi dan kemiskinan saling berkaitan. Jika harga-harga naik tidak terkendali, maka daya beli masyarakat menurun. Karena itu, pengendalian inflasi juga bagian dari strategi pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Selain di sektor ekonomi makro, pemerintah daerah juga memperkuat program pemberdayaan pertanian. Melalui dukungan program Oplah dan cetak sawah yang digerakkan bersama pemerintah pusat, diharapkan petani memiliki sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan.
“Intervensi pertanian ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tapi untuk memastikan petani kita punya pendapatan jangka panjang,” kata Syarwani.
Kendati angka kemiskinan menurun, sejumlah pihak menilai capaian itu masih perlu diuji dari sisi pemerataan. Beberapa warga miskin disebut belum terdata dalam program bantuan sosial, sementara sebagian lainnya berada di ambang garis kemiskinan.
“Saya yakin dengan intervensi yang tepat, terutama di sektor-sektor dasar, sumber pendapatan masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan mereka makin baik,” tutupnya optimistis. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
