TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Melalui fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, sejumlah tim dari kementerian terkait menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah untuk membahas penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Pertemuan tersebut digelar beberapa waktu lalu dan menjadi momentum penting, karena Kaltara ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penerapan sistem pelaporan terintegrasi melalui SIPD.
Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Litbang Kaltara, Mufied Azwar menjelaskan, pembahasan difokuskan pada optimalisasi fitur tagging atau pelabelan kegiatan yang berkaitan dengan laporan penanganan stunting di kabupaten dan kota se-Kaltara.
“Kami berperan sebagai fasilitator. Tujuannya agar penggunaan SIPD bisa lebih detail, terutama dalam memantau data program stunting di setiap daerah,” ujar Mufied.
Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah uji coba penerapan sistem baru ini. Melalui pembaruan SIPD, diharapkan proses input data dan pelabelan program menjadi lebih akurat serta terukur, termasuk untuk isu-isu sosial seperti stunting, kemiskinan, dan anak putus sekolah.
Selama ini, lanjut Mufied, laporan keuangan daerah memang memuat alokasi anggaran untuk program sosial, namun fitur tagging stunting belum terakomodasi secara spesifik karena sistem masih bersifat global.
“Tim dari pemerintah pusat datang langsung ke Kaltara untuk membahas pengembangan sistem ini. Dengan penyempurnaan fitur, data intervensi bisa ditampilkan lebih rinci dan mudah diakses,” katanya.
Mufied juga mengungkapkan, tingkat konvergensi stunting di Kaltara menunjukkan tren positif. Dari sebelumnya 64 indikator, kini tersisa 31 indikator yang masih menjadi fokus intervensi lintas sektor.
“Kemajuan ini menunjukkan koordinasi antar perangkat daerah semakin baik. SIPD akan memudahkan perencanaan dan pelaporan karena semua data berbasis digital dan bisa dipantau secara real-time,” pungkasnya.
Melalui sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap setiap program penanganan sosial dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
