Rakor Pilar Sosial Jadi Garda Terdepan Pelayanan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, H. Risdianto, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pilar-Pilar Sosial se-Bulungan yang diselenggarakan Dinas Sosial di Hotel Neo City, Jalan H. Thamrin, Tanjung Selor.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kiprah para pilar sosial yang senantiasa hadir langsung di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana, dalam mendampingi keluarga pra sejahtera, lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, serta menangani berbagai persoalan sosial lainnya.

“Pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan pelayanan sosial di masyarakat. Tanpa dukungan mereka, program pemerintah tidak akan berjalan optimal,” ujar Risdianto.

Diketahui, pilar-pilar sosial yang hadir meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, Pensosmas, serta berbagai organisasi dan lembaga sosial kesejahteraan lainnya yang aktif di Bulungan.

Rakor yang diikuti sekitar 30 peserta ini, juga menjadi ajang penguatan sinergi dan peran strategis pilar sosial dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekda mengingatkan bahwa tugas di bidang sosial cukup kompleks, yakni mendorong terciptanya kesejahteraan yang aktual dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam penyampaian itu, sekda menekankan 6 point yang menjadi indikator penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Yakni, pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, jika indikator-indikator tersebut tidak tercapai, maka akan berdampak pada kualitas pembangunan dan kesejahteraan sosial secara umum.

Sebagai Ketua Forum Organisasi Sosial se-Kalimantan Utara, Risdianto menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan baik di tingkat daerah, provinsi, maupun kementerian sehingga perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kegiatan seperti ini sangat penting, untuk menyatukan langkah dalam membangun kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.(*)

Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

BERITA POPULER