TANJUNG SELOR – Pemukiman warga yang berdekatan dengan Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Bulungan kembali disorot.
Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini memberikan sinyal, bahwa belum ada rencana relokasi, padahal keberadaan mereka menjadi perhatian publik karena hanya berjarak beberapa meter dari Landasan Pacu Bandara Tanjung Harapan.
Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan, aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama terkait kondisi tersebut. Hal ini menjadi atensi juga dari pemerintah daerah. Pemerintahpun menjanjikan bakal ada komunikasi lebih lanjut soal keberadaan mereka.
“Nanti akan ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak pengelola atau otoritas bandara,” kata Syarwani belum lama ini.
Kepemilikan lahan yang saat ini ditempati warga, kata Syarwani perlu mendapatkan kejelasan dan pemahaman bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak pengelola. Soal kedudukan lahan, Bupati menyarankan kalau itu lahan masyarakat, tentu pemerintah dan otoritas bandara harus mengedepankan dialog dan pengertian bersama.
“Iya, harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya,” imbuhnya.
Disinggung apakah ada rencana relokasi terhadap warga yang bermukim dekat Bandara, kata Syarwani belum ada pembahasan detail mengenai itu.
“Belum ada pembahasan mendalam dengan pihak Bandara Tanjung Harapan. Kita belum pernah mendiskusikan secara teknis dan detail tentang relokasi dengan pihak otoritas bandara,” ungkap Syarwani.
Kendati demikian, Pemkab Bulungan membuka peluang untuk membahas lebih lanjut skema penanganan permukiman di area tersebut, dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan dan hak masyarakat.
Soal keberadaan warga dekat Bandara Tanjung Harapan, sempat disuarakan oleh Anggota Komisi II DPRD Bulungan, Abdul Wahid Amudi.
Ia menilai, keberadaan permukiman tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut aspek keselamatan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia terima, warga yang bermukim dekat bandara berencana akan direlokasi ke Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Namun, menurutnya, rencana tersebut belum dapat dipastikan karena masih bergantung pada kesiapan anggaran pemerintah daerah. “Kalau soal anggarannya, kita belum tahu apakah pemerintah daerah memiliki atau tidak. Tapi dari sisi keselamatan, memang ada wacana pemindahan warga ke Desa Binai,” ujarnya.
Abdul Wahid menambahkan, wacana relokasi itu masih sebatas isu yang beredar. Namun jika rencana perluasan landasan pacu Bandara Tanjung Harapan benar-benar dilaksanakan, maka pemerintah tentu harus menyiapkan anggaran besar untuk biaya ganti rugi dan relokasi warga.
“DPRD mendorong agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi keamanan dan keselamatan warga di sekitar bandara. Harus ada langkah konkret yang diambil, tinggal menunggu apakah tersedia anggaran untuk itu atau tidak,” tandasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
