TENGGARONG — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mempercepat upaya penanganan sampah berbasis wilayah. Tahun 2025 mendatang, DLHK kembali menambah tiga unit incinerator untuk pengelolaan sampah langsung di tingkat kecamatan.
Tiga kecamatan yang akan menerima alat pembakar sampah ramah lingkungan ini adalah Sangasanga, Kembang Janggut, dan Kenohan. Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, mengatakan kehadiran incinerator diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang terhadap permasalahan sampah rumah tangga.
“Alat ini bisa membakar sampah tanpa listrik dan bahan bakar tambahan. Cukup satu kali nyala, proses pembakaran berlanjut otomatis. Sampah langsung dimusnahkan tanpa harus menunggu pengangkutan ke TPS atau TPA,” jelasnya.
Sebelumnya, DLHK Kukar telah menempatkan incinerator di Kecamatan Loa Kulu dan Loa Tebu pada 2023. Kemudian pada 2024, masing-masing satu unit kembali dibangun di Kecamatan Muara Wis, Muara Muntai, dan Muara Kaman. Penambahan di tahun 2025 ini melanjutkan komitmen DLHK dalam memperkuat pengelolaan sampah langsung di daerah.
Tak hanya itu, Pemkab Kukar juga akan membangun dua Tempat Pembuangan Sementara (TPS) baru di Kecamatan Sebulu dan Kembang Janggut pada 2025, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang rampung pada 2024.
“Kalau tahun 2024 lalu, dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga sudah dibangun di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun dan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan. Itu semua bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu,” ujar Slamet.
DLHK Kukar juga mendorong keberadaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kecamatan Muara Kaman, Muara Muntai, dan Muara Wis. TPS berbasis 3R ini diharapkan mampu mengurangi beban sampah, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari hasil daur ulang.
Tak kalah penting, DLHK juga tengah melakukan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) terhadap keberlanjutan TPA Bekotok di Kelurahan Loa Ipuh. Langkah ini diambil karena lokasi tersebut diperkirakan tak lagi layak digunakan dalam waktu dekat.
“Semua ini bagian dari perencanaan jangka panjang. Ada yang sudah selesai DED dan siap dibangun tahun depan. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas PU agar semua berjalan sesuai target,” tutup Slamet. (adv)
