TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mengupayakan kemandirian fiskal dengan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 800 miliar pada tahun anggaran 2025. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 120 miliar dari realisasi tahun sebelumnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah diminta untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, guna mendukung pencapaian target tersebut.
“Target ini sudah dibreak down ke masing-masing OPD. Bapenda Kukar juga diminta mengoptimalkan seluruh sektor potensial,” ujar Sunggono.
Beberapa pos pendapatan yang menjadi andalan antara lain insentif daerah dari pemerintah pusat, khususnya dari keberhasilan Kukar dalam pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pajak daerah seperti Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pajak restoran masih menjadi penyumbang utama PAD.
Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mulai menunjukkan hasil. Perumda Tirta Mahakam, yang baru pertama kali menyumbang deviden setelah 33 tahun berdiri, menargetkan Rp 1,3 miliar di tahun ini berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sementara BUMD lainnya seperti KSDE dan MGRM juga berkomitmen menyetor deviden sesuai perjanjian kinerja direksi.
“BUMD kita sekarang tidak hanya eksis, tapi juga sudah bisa memberikan kontribusi langsung ke kas daerah. Ini bagian dari transformasi pengelolaan PAD ke depan,” pungkas Sunggono. (adv)
